SK Penetapan PDIP

Ada Apa Ini, PDIP Ikut Campur Terkait Pendamping Desa?

 21 Dilihat

Bandarlampung, mediamerdeka.co, Mediamerdeka.co-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginstruksikan kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan untuk menyebarkan luaskan kepada kader partai agar ikut dalam proses pendamping desa (tenaga pendamping profesional) pada bulan agustus 2017 oleh Kementrian Desa PDTT RI

Berdasarkan surat instruksi DPP PDI Perjuangan Nomor : 3200/IN/DPP/VIII/2017 tentang instruksi kepada seluruh DPD dan DPC se-Indonesia tertanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani Ketua Djarot Saiful Hidajat dan Sekretaris Jendral Hasto Kristianto

Dalam surat instruksi tersebut DPD dan DPC Partai diminta untuk dapat mendata kader Partai yang akan mengikuti seleksi pendamping desa tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan segera menyerahkan data tersebut kepada DPP Partai paling lambat tanggal 9 September 2017 mendatang.

Menanggapi hal tersebut Sekertaris DPD PDIP Lampung Mingrum Gumay membantah instruksi DPP untuk kader agar turut serta dalam proses rekrutmen dan sebaran pendamping desa (tenaga pendamping professional) secara online oleh kementrian Desa PDTT RI pada Agustus 2017.

 “Kami hanya mengawal saja proses rekrutmen itu, agar tenaga pendamping desa itu putera daerah setempat,”Ucap Mingrum di seputaran kantor DPRD Provinsi Lampung.

Menurutnya, selama ini banyak Daerah pedalaman tidak tau bagaimana tatacara seleksi untuk menjadi pendamping desa.

“Tugas kita mengimformasikan, karena didaerah yang tidak masuk koran dan tidak membaca berita. Instruksi DPP itu agar para kader di tingkat PAC dan ranting bisa memfasilitasi warga dalam melakukan pendaftaran sebagai calon tenaga pendamping desa dan menyebarluaskan informasi itu ke seluruh masyarakat Bumi Ruwa Jurai.”Terangnya

 Oleh karena itu, Dilanjutkan Mingrum sebagai kader dirinya mengaku akan menjalankan instruksi dari pusat untuk menyebarkan informasi itu dan memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pendaftaran.

“PDIP itu selalu bergerak berdasarkan adanya instruksi dari pusat,”Tegasnya

Disisi lain, menurut Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, Dedi Hermawan  berpendapat bahwa pertama boleh tidaknya anggota partai mendaftar tergantung ketentuan yang diatur dalam persyaratannya. Kedua, sebaiknya pendamping desa harus steril dari partai politik agar bisa bebas dari kepentingan partai politik.

“Kalau dipersyaratannya tidak boleh dari anggota partai politik, ya berarti tidak boleh. Untuk itu tim sel harus bekerja keras untuk memblokir semua yang berasal dari partai politik,” kata Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ini.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mulai 26 hingga 31 Desember 2017 membuka pendaftaran untuk penerimaan 13.053 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) atau Tenaga Pendamping Desa Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan website resminya di http://pendamping2017.kemendesa.go.id/ untuk Provinsi Lampung mendapat kuota  373 orang.

Kemendes PDTT  membutuhkan Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD), Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID), Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP), Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED), Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG) dan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD)

Berita Terkait

Masuki Jadwal Kampanye Yusuf Kohar Kedepankan Sosialisasi Bentuk Silaturahmi

 9,945 Dilihat Bandar Lampung, Mediamerdeka.co- Memasuki jadwal kampanye pasangan Yusuf kohar dan Tulus purnomo dengan no …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *