Pemprov Lampung Ajak Hentikan Kejahatan Obat

 33 Dilihat

Bandarlampung, mediamerdeka.co-Pencegahan peredaran obat illegal dan penyalahgunaan obat harus ditekan semaksimal mungkin dengan kerjasama yang baik oleh berbagai pihak. Untuk itu, Pemerintah mengajak masyarakat dan seluruh elemen terkait untuk bersama-sama menghentikan kejahatan obat ilegal khususnya di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Harun Al Rasyid pada acara Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung, Rabu (04/10/2017).
“Penyalahgunaan obat di Indonesia semakin menjadi tren dikalangan remaja dan masyarakat usia produktif, Praktik seperti ini juga harus diakhiri agar korban-korban karena obat ilegal ini betul-betul bisa kita hindarkan,” ungkapnya.
Harun mengatakan momentum Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat yang dilaksanakan pada hari ini adalah wujud komitmen bersama dalam memerangi obat illegal dan penyalahgunaan obat.
Obat-obat tersebut papar Harun merupakan golongan obat keras seperti karisoprodol, tramadol, haloperidol, triheksifenidil dan obat lainnya yang bekerja di system syaraf pusat dan kedepan harus segera dihentikan. “Upaya pencegahan dapat diminimalisir melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta pemberdayaan masyarakat.”
Kepala BBPOM Bandar Lampung Syamsuliani mengatakan bahwa Badan POM  mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang terus menjaga komitmen dalam melakukan pencegahan serta penindakan permasalah obat ilegal di Provinsi Lampung. “Dukungan yang luar biasa dari Pemprov Lampung, semoga kendala-kendala yang terjadi bisa kita atasi bersama,”katanya
Dari hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan yang telah dilakukan oleh BBPOM Bandar Lampung dalam kurun waktu tahun 2017, ditemukan obat tanpa izin edar dan obat di sarana tanpa kewenangan sebanyak 173 item dengan jumlah 20.848 tablet/tube dengan senilai lebih dari Rp. 64 Juta, kosmetik tanpa izin edar sebanyak 440 item dengan jumlah 9.488 pcs senilai Rp. 151 Juta lebih.
Sementara Obat tradisional tanpa izin edar ditemukan sebanyak 35 item dengan jumlah 510 pcs dengan senilai Rp. 15 Juta lebih, dan produk pangan tanpa izin edar sebanyak 20 item dengan jumlah 14.161 kemasan dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 305 Juta lebih. Bila ditotalkan senilai Rp. 536 Juta lebih.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana menyampaikan hingga saat ini belum ditemukan peredaran pil PCC (Paracetamol Caffeine Carisoprodol) di Provinsi Lampung, namun Pemerintah Provinsi Lampung terus lakukan pengawasan ketat guna mencegah peredaran PCC di Lampung
Pemprov Lampung, lanjut Reihana bahwa akan memberi surat kepada Kabupaten/Kota untuk mengawasi obat-obat yang beredar masing-masing wilayah di Provinsi Lampung, juga melaksanakan Program Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat.(Red)

Berita Terkait

Rakor Penyaluran Pupuk Bersubsidi 2021, Wagub Chusnunia Minta Segera Atasi Keluhan Pupuk di Kalangan Petani

 616 Dilihat Bandarlampung ( Mediamerdeka)—— Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) minta jajarannya mengecek keluhan pupuk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *