Ratusan Honorer K2 Sambangi Kantor DPD RI

 9 Dilihat

Jakarta,mediamerdeka.co- Untuk mempertanyakan nasib para honorer K2 yang belum mendapatkan kesempatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS), sekitar 100-an perwakilan honorer K2 dari berbagai provinsi termasuk Lampung mendatangi kantor  DPD RI Senayan, Rabu (17/01/2018).

Kehadiran perwakilan honorer K2 tersebut, diterima oleh Badan Akuntabilitas Publik (BAP)  Novita Anakota, Sadli, Muhamad Idris, Daryati Uteng, dan Andi Surya, yang khusus menangani tentang pengaduan-pengaduan masyarakat.

Menurut anggota BAP DPD RI, Andi Surya, dalam pertemuan tersebut yang dihadiri pimpinan dan anggota BAP DPD RI, kehadiran mereka untuk meminta dapat dipertemukan dengan Menteri PANRB terkait tuntutan menjadi aparatur sipil negara (ASN), dikarenakan permasalahan honorer K2 ini sudah cukup lama disampaikan kepada pemerintah, dan bahkan presiden sudah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat instruksi kepada PANRB untuk menangani masalah ini, namun hingga sekarang belum ada realisasi dari Kementerian PANRB.

“Honorer K2 harus bersabar dalam mengurus masalah ini, jangan terpancing emosional, karena administrasi negara harus diikuti dengan sistem dan prosedur, tidak bisa dengan cara-cara memaksa melalui unjuk rasa. DPD RI memiliki kewenangan politik untuk memanggil Menteri PANRB, namun secara administratif kewenangan ada pada mereka,” jelas Andi Surya.

Ketua Yayasan Umitra Lampung ini menyampaikan, untuk itu perlu kesabaran bagi semua, karena dari panggilan rapat dengar pendapat pada bulan Desember 2017, Menteri PANRB sudah menjawab agar dapat dijadwal ulang yaitu pada pertengahan Februari 2018 mendatang untuk mempertemukan perwakilan Honorer K2 ini dengan Menteri PANRB melalui BAP DPD RI.

“Kita semua harus positif thinking, saya menduga bahwa Kementerian PANRB saat ini sedang menggodok persoalan K2 ini sehingga ada kebijakan dan keputusan yg tepat. Melalui mediasi parlemen DPD RI kita harapkan dapat memberi peluang kepada Honorer K2 menjadi PNS. Kami berusaha untuk itu meski pun pengangkatan Honorer K2 terkendala oleh aturan yang menyebutkan bahwa tidak semua Honorer K2 diterima sebagai PNS, yang diprioritaskan maksimal usia 35 tahun, Namun kita berharap dan berupaya agar ada perubahan baik melalui kebijakan presiden maupun dengan azas-azas diskresi lainnya, ” tutup Andi Surya. (Red)

Berita Terkait

Sekdaprov Apresiasi Peran KKDN Perwira Siswa Dikreg Sesko TN

 905 Dilihat Bandar Lampung, mediamerdeka.co Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, Provinsi Lampung punya banyak potensi untuk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *