DPD RI Bentuk Tim Penyelesaian Lahan Way Dadi

 8 Dilihat

Jakarta,Mediamerdeka.co- Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memanggil PT KAI, Pelindo, Pemprov Lampung, Pemkot Bandarlampung, Kapolri, Mendagri, Menkeu, Ombudsman, dan Komnas HAM serta perwakilan masyarakat Way Dadi, Panjang Pidada, dan perwakilam masyatakat pinggir rel KA, menggelar rapat bersama di ruanf rapat DPD RI Senayan Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Menurut anggota DPD RI dapil Lampung Dr. H. Andi Surya, rapat memecahkan masalah tiga hal yaitu, terkait HPL Way Dadi, HPL Panjang Pidada, dan tanah groonkart yang diklaim PT KAI.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPD RI, Gaffar Usman yang dihadiri oleh Senator Lampung Andi Surya, dari Kepolisian Komjen Ari Dono Sukmanto dan beberapa senator lainnya.

Menurut Andi Surya, rapat berlangsung alot, karena menyangkut hak-hak atas lahan yang bersengketa dengan rakyat. Namun DPD RI sudah ada jalan keluarnya dan disepakati oleh seluruh peserta rapat dengar pendapat.

Pertama, menyangkut lahan Way Dadi dan Lahan Panjang Pidada segera dibentuk tim analisis yang dipimpin oleh pihak Kementerian ATN/BPN dan diawasi DPD RI. Tugas tim, untuk menelaah asal muasal munculnya HPL tersebut. Jika memang ditemukan masalah kekeliruan administratif maka HPL akan segera dicabut. Tim ini akan diberi waktu selama 45 hari terhitung tanggal rapat.

Kedua, untuk tanah Groon Kaart yang dikalim PT KAAI, BAP DPD RI meminta kepada Pemerintah Kota Bandarlampung membentuk Tim verifikasi bersama BPN Kota dan forum Masyarakat Bersatu Bandarlampung berkoordinasi dengan pihak PT KAI yang diawasi dan dimonitor oleh BAP DPD RI. Tugas tim ini melakukan pendataan guna verifikasi untuk mempersiapkan data-data dalam rangka sertifikasi tanah groonkaart ini.

Sementara, pihak Kementerian ATR/BPN yang diwakili oleh Dirjen Sengketa Pertanahan, Marbun, menyatakan, bahwa Groonkaart itu dibuat oleh Belanda saat itu dalam rangka pembangunan rel KA, kalau sekarang namanya Gambar Situasi, dan groonkaart ini bukan alas hak.

Kabareskrim, Komisaris Jenderal Pol. Drs. Ari Dono Sukmanto, SH, MH, mewakili Kapolri menyatakan, Polri bertindak netral untuk mengamankan masalah pertanahan termasuk di Lampung. Kami meminta kepada masyarakat untuk tidak bertindak anarkis terkait masalah lahan. “Saya juga akan berkoordinasi dengan Polda dan Polres di Lampung untuk kemanan dan ketertiban sesuai protap Polri,” ujar Konjen Ari Dono.

Sementara itu, Gaffar Uman, Ketua BAP DPD RI dalam arahannya menyatakan, sudah selayaknya masyarakat mendapatkan hak-hak mereka. Karena sudah puluhan tahun mendiami tanah-tanah ini baik HPL dan groonkaart bermasalah sesuai program pertanahan Presiden Jokowi yaitu Prona. Maka diharapkan seluruh elemen pertanahan khususnya di Lampung dapat memberikan jalan kemudahan kepada rakyat untuk mendapatkan sertifikat tanah. (Red)

Berita Terkait

Sosialisasi BSPS Tingkat Desa, Nanang Pesan Warga Pesisir Pantai Tidak Lupakan Sejarah

 3,042 Dilihat Lamsel – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto Buka Sosialisasi Tingkat Desa Tentang Bantuan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *