MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Bandarlampung,Mediamerdeka.co- Karena wewenang ada di Pemerintah Pusat, perkembangan masalah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Waydadi dan Panjang Pidada, tidak bisa dilepaskan Pemerintah Provinsi ataupun dipindahtangankan.
Hal ini diungkapkan Senator Lampung, Andi Surya, setelah mengadakan dengar pendapat baik di Lampung maupun Senayan Jakarta dengan rumusan yang berpihak kepada warga masyarakat.
Senator Lampung, Andi Surya menyatakan, RDP terkait HPL Waydadi khususnya, telah kami lakukan dengan pihak-pihak terkait di ruang rapat DPD RI, dihadiri oleh Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, Pemprov Lampung dan Polda Lampung.
“Pada intinya, khusus HPL Waydadi sesuai amanat UUD45, UUPA 5/1960 dan Peraturan Menteri Agraria, HPL Waydadi tidak bisa dilepaskan oleh Pemprov Lampung atau dipindahtangankan, karena kewenangan HPL ada pada Pemerintah Pusat,” ujar Andi Surya.
Dilanjutkannya, sesuai Peraturan Pemerintah No. 8/1953 dan Peraturan Menteri Agraria No. 9/1998, HPL yang tidak diurus atau diusahakan oleh pemegangnya wajib dikembalikan kepara negara, maka setelahnya negara yang akan menentukan diberikan kepada siapa HPL yang dilepaskan tersebut.
“Jika prosedur pengembalian kepada negara telah dilakukan, maka Pemerintah akan merujuk UUPA No. 5/1960 yaitu yang berbunyi bagi warga masyarakat yang telah menempati tanah negara lebih 20 tahun maka dapat disertifikasi di kantor BPN setempat” urai Andi Surya.
HPL yang tidak terpakai di Waydadi, sebut Andi, adalah tanah negara yang telah didiami warga Way Dadi lebih dari 20 tahun, maka merekalah yang berhak untuk memperoleh sertifikasi tanahnya tanpa perlu ada ganti rugi apapun,” sebut Andi Surya.
Andi Surya melanjutkan, saya sudah mempertemukan warga dengan Kementerian ATR/BPN dan Kemendagri dalam RDP.
“Keputusannya adalah masalah HPL ini kewenangan Pemerintah Pusat dan selanjutnya pengkajian untuk membatalkan HPL ini karena tidak sesuai prosedur, dan selanjutnya dikembalikan kepada negara,” urai Andi Surya.
Dikatakannya, persoalannya saat ini adalah bagaimana koordinasi Pemprov Lampung dan Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ATR/BPN untuk ketegasan memasukkan HPL Way Dadi dalam Program Reforma Agraria
“Saya berharap Pak Arinal yang sebentar lagi dilantik sebagai Gubernur Lampung yang juga didukung Fraksi Golkar dan teman-teman DPRD Lampung merekomendasi dan menegaskan agar masuk dalam program reforma agraria”, sebutnya.
Secara prosedur, terangnya lagi, memang belum ada langkah memasukkan Way Dadi dalam program reforma agraria karena proses pembatalan HPL ini masih berlangsung di kementerian.
“Oleh karenanya pasca pemilu nanti, saya akan mengundang Kementerian ATR/BPN untuk menanyakan sampai sejauhmana perkembangannya sehingga hak-hak agraria masyarakat Way Dadi dapat dipenuhi”, tutup Andi Surya. (rls/red)
