MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Deputi Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunisa Agustyati mengatakan, Perludem sudah sering melakukan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Putusan MK tetkait dengan keserentakan pemilu dan pilkada, bisa dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan lembaga think thank, membahas evaluasi dan kajian secara konperensif pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pertemuan ini, berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung A Kantor Kemendagri, Jumat (6/5).
Pertemuan dipimpin oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si dan Staf Khusus Mendagri Dr. Kastorius Sinaga. Hadir dari internal Kemendagri adalah Peneliti BPP, Sekretaris dan Kapela Pusat di BPP, Direktur FKDH dan DPRD Ditjen Otda, perwakilan dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, serta Tim Evaluasi Pilkada BPP.
Lembaga think tank dihadiri antara lain Dr. Aditya Perdana Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), BE Satrio Peneliti Utama dan Nurul Fachiati dari Litbang Kompas, Khairunisa Agustyati Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fajar Nursahid Direktur Perhimpunan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), dan Dr. Philips Vermonte Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Fatoni menuturkan, Kementerian Dalam Negeri mengajak kepada lembaga think thank untuk melakukan evaluasi pilkada secara konperhensif dan obyektif, dengan metodologi yang valid, kuat dan akuntabel. Sehingga hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Dirinya mengimbau lembaga yang terlibat dapat berperan diberbagai aspek namun tidak tumpang tindih.
Sementara itu, Kastorius menambahkan, Kemendagri tidak ingin mencampuri muatan evaluasi pilkada yang dilaksanakan lembaga think thank. Kemendagri memberikan dukungan dan fasilitasi, agar kajian dan evaluasi bisa maksimal.
Peneilit Utama Litbang Kompas, BE Satrio menyambut baik kerja sama tersebut. Litbang Kompas akan segera malakukan survei terhadap persepsi publik tentang pilkada. Survei dilakukan di 34 provinsi dan dimulai pada akhir Maret. Sehingga, paling lambat Bulan Mei sdh bisa diketahui hasilnya.
Pada pertemuan antara Kemendagri dan lembaga think thank tersebut, Dr. Philips Vermont Direktur CSIS, Fajar Nursahid Direktur LP3E menyampaikan kesiapannya untuk melaksanakan evaluasi pilkada. Sedangkan Dr. Aditya Perdana Direktur Puskapol UI memaparkan rencana penelitian dan kajian yangvakan dilakukan, dilihat dari berbagai aspek. (AdPim)
