Fraksi PKB DPRD Lamsel : Kebijakan Pembangunan Tidak Boleh Mengabaikan Aspirasi Masyarakat

Lamsel ( Mediamerdeka)— Fraksi PKB  Dprd Lampung selatan berpendapatan bahwa penyusunan anggaran bukan hanya sekedar menaikan atau menurunkan nilai anggaran akan tetapi lebih menitik beratkan terhadap capaian tahun anggaran 2020 serta membandingkan capain di 2022, Pada periode yang sama harusnya menjadi barometer penyusunan kua-ppas tahun 2022 sehingga pada pembahasan pada rapat-rapat selanjutnya, fraksi pkb akan mengkaji dan mendalami anggaran apbd ta 2022 ini sesuai kebutuhan. Hal ini disampaikan Romli saat membacakan pandangan umum di rapat paripurna dprd setempat, jum’at (5/11/2021)

Fraksi Pkb Dprd lamsel berpendapat bahwa pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 57 milyar lebih. Fraksi Pkb memandang bahwa Pendapatan Daerah dan pendapatan asli daerah lamsel masih dapat ditingkatkan lagi dengan menggali berbagai potensi yang ada.

Banyaknya jalan rusak harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, jika dibiarkan maka akan berdampak pada menurunya tingkat kesejahteraan rakyat.

Dengan pinjaman pemerintah ke SMI harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan kualitas pembangunan yang baik sehingga keberadaannya sangat dirasakan masyarakat lamsel. “Dalam hal ini fraksi pkb mendukung penuh atas pinjaman dana ke SMI,”ucapnya.

Dalam rangka menjalankan pembangunan maka pemerintah daerah harus memperhatikan dan mempertimbangkan E-pokir anggota Dprd Lamsel.”saya sering menyampaikan hal ini, mohon kepada bupati untuk mengakomodir,”pintanya.

Kebijakan pembangunan lanjutnya, tidak boleh mengabaikan aspirasi masyarakat, anggota dewan merupakan saluran aspirasi rakyat dan E-pokir merupakan perintah peraturan perundangan yang berlaku.

” Dengan mengucap bismillah, fraksi pkb lamsel siap membahas rancangan kua-ppas tahun anggaran 2022,”ucapnya memungkasi.(EG)