MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Metro ( Mediamerdeka)– Desas-desus pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 50 persen kini menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Legislatif meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial untuk menyelesaikan kewajibannya dalam memenuhi hak TPP para ASN.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Metro, Amrullah. Menurutnya, TPP merupakan bentuk penghargaan kepada ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik atas tugas yang diembannya.
TPP ini kan merupakan bentuk penghargaan kepada ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik atas tugas-tugas yang diembannya. Kriteria TPP ASN itu kan berdasarkan beberapa indikator mulai dari beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan lain sebagainya,” ungkapnya, Kamis (16/6/2022).
Politisi Partai Demokrat itu bahkan mempertanyakan perihal anggaran yang disebut Pemkot mengalami defisit. Amrullah juga meminta agar Pemkot mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial.
“Soal TPP yang kita tanyakan kepada Pemkot, apa yang menjadi persoalan sehingga harus ada pemotongan. Hari ini sudah jelas anggaran di Metro tidak ada defisit, kalau memang ada yang mengganggu anggaran dan menjadi penyebab defisit maka yang harus dikurangi adalah kegiatan seremonial bukan TPP pegawai,” bebernya.
Amrullah mengharapkan Pemkot segera mencari jalan keluar agar TPP ASN dapat dibayarkan penuh 100 persen.
“Jadi kami mengharapkan eksekutif hari ini dapat mengevaluasi yang namanya kebijakan tanpa harus ada yang dikorbankan. Tolonglah jangan dzolim, apalagi ASN di Metro ini kan notabenenya adalah pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Metro Bangkit Haryo Utomo menjelaskan, persoalan TPP hingga kini Pemkot masih mencari solusi.
“Soal TPP kami dari tim TAPD sedang berusaha untuk mencarikan jalan keluar terkait dengan TPP ini, sedang dibahas mudah-mudahan TPP memang baru untuk sekian bulan saja, kekurangannya sedang kita carikan,” ujarnya.
Dirinya juga sepakat dengan masukan legislatif yang menyarankan untuk mengurangi kegiatan bersifat seremonial.
Lebih baik untuk mengurangi kegiatan-kegiatan asal bisa membayarkan TPP. Ini sedang kita upayakan semua. Untuk besarannya saya tidak hafal karena besarannya per dinas,” kata dia.
“Pertimbangannya jika keuangan membaik bisa dibayarkan 100 persen, 50 persen dan beberapa persen, karena itukan kebijakan daerah. Maka kita dengan dinas sepakat untuk sama-sama mengerem kegiatan-kegiatan, kita akan evaluasi kegiatan seremoni,” tambahnya.
Bangkit juga berjanji untuk mengupayakan pembayaran TPP penuh, meskipun begitu jika upaya tersebut terhambat pihaknya tetap akan mengupayakan minimal pencairan TPP 50 persen.
“Yang paling bagus memang dibayarkan 100 persen, tapi kita lihat dulu nanti bisa 50 atau bisa 75 persen tergantung kekuatan kondisi keuangan daerah. Kalau di Palembang sudah dua tahun ini 50 persen dibayarkannya, Kota Palembang,” tandasnya. (Susis)
