MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Bandarlampung, (mediamerdeka.co)–Institut Teknologi Sumatera (Itera) bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kapasitas Risiko Bencana di Provinsi Lampung 2019-2024 di Aula Gedung Kuliah Umum (GKU) Itera, dilansir,lampost.co Selasa (9/7/2019).
Rektor ITERA Ofyar Z Tamin mengatakan, bahwa mitigasi bencana penting dilakukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan saat bencana terjadi. Upaya pencegahan tersebut harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis melibatkan seluruh stakeholder. Selain itu, upaya perbaikan atau penanganan pasca bencana terjadi juga perlu direncanakan, agar kondisi masyarakat yang terdampak bencana dapat pulih seperti kondisi semula.
“Lewat focus group discussion inilah perlu dibahas bagaimana standar oprasional prosedur penanganan sebuah bencana. Bagaimana langkah perbaikan yang harus dilakukan, dan upaya memberikan peringatan dini di daerah-daerah yang rawan bencana. Seluruh stakeholder dan akademisi harus saling membantu dalam melakukan setiap kajian,” kata rektor.
Menurutnya, Itera sangat mendukung upaya dilakukannya dalam mengkaji kapasitas penanganan risiko bencana di provinsi Lampung. Apa lagi di ITERA saat ini telah ada program studi-program studi yang sangat sejalan untuk melakukan upaya tersebut, seperti program studi perencanaan wilayah dan kota yang dapat melakukan perencanaan sebuah daerah dan meminimalisasi dampak sebuah bencana lewat tata kota, Prodi Sains Lingkungan Kelautan untuk wilayah pesisir, hingga kajian secara keilmuan geologi dan lainnya.
“Itera sangat mendukung upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi Lampung, apalagi Lampung juga selain dianugrahi kekayaan alam juga berada di wilayah rawan bencana seperti gempa bumi hingga dampak dari adanya Gunung Anak Krakatau. Sehingga perlu dilakukan kajian-kajian mendalam kesiapsiagaan menghadapi bencana,” katanya.
Sementara, Gubernur Lampung yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat menyampaikan Provinsi Lampung memiliki topografi yang sangat beragam.
“Perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu bencana, sebab pola kebiasaan dalam penanganan bencana terbukti dapat meminimalisir dampak sebuah bencana yang dapat mengganggu pembangunan suatu wilayah. Perlu upaya mensinergikan berbagai stakeholder apalagi saat ini Lampung sedang giat-giatnya membangun,” katanya.
Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Moh. Robi Amri dalam pengarahannya menyampaikan, kajian risiko bencana yang dilakukan di Provinsi Lampung lewat FGD tersebut akan menjadi bahan yang disinergikan dengan kajian serupa dari seluruh provinsi di Indonesia. Robi juga menjabarkan tiga pendekatan utama yang harus dibahas untuk mengukur risiko bencana di suatu wilayah meliputi bahaya, kerentanan dan kapasitas. (red)
