Lampung Kembali Raih Juara Pertama Penanganan Konflik Sosial

*Menko Polhukam: Kepala Daerah di Indonesia Perlu Mencontoh Keberhasilan Lampung

JAKARTA, MEDIAMERDEKA.CO– Lampung kembali meraih juara pertama Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional. Dengan demikian, Provinsi Lampung sudah dua kali berturut-turut meraih penghargaan bergengsi tersebut. Pertama tahun 2016 dan yang kedua tahun 2017.

Penghargaan tahun 2017 diserahkan pada tahun 2018 ini. Menko Polhukam Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H., yang menyerahkan penghargaan tersebut tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Dia mengatakan sudah selayaknya Kepala Daerah lain di Indonesia mencontoh keberhasilan Provinsi Lampung.

Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Wiranto didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo kepada Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial 2018 di Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan Rabu (6/3/2018).

“Kita adalah Indonesia satu kesatuan. Semua potensi rawan konflik harus segera dituntaskan oleh kepala daerah berkoordinasi dengan jajaran TNI dan Polri. Kepala Daerah di seluruh Indonesia perlu mencontoh Provinsi Lampung yang mampu meraih juara pertama dalam upaya penanganan konflik sosial di daerah,” ujar Wiranto.

Menurut Wiranto, kerjasama dan koordinasi antar lembaga baik eksekutif, legislatif, yudikatif, sangat penting dalam merespons bahaya kerusuhan yang akan berdampak pada keamanan, ketertiban masyarakat Indonesia. “Indonesia ini harus kita jaga bersama sama, Indonesia ini milik kita, harus tetap dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Wiranto.

Wiranto juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar pelaku penyebar berita palsu alias hoax dan juga fitnah harus ditindak tegas dan keras. Menurut Wiranto langkah itu dilakukan demi kepentingan bersama. “Bukan tindakan sewenang-wenang, tapi keras seperti ini, tegas seperti ini, demi kemaslahatan kita bersama, agar masyarakat lebih tenteram, tenang, lebih damai sehingga kita dapat melakukan satu pembangunan yang berkesinambungan, yang bermanfaat untuk banyak orang,” kata Wiranto.

Apalagi saat ini akan berlangsung Pilkada, harus dijaga dengan damai dan tertib serta terhindar dari konflik kesukuan dan konflik mengatas namakan agama.

Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengapresiasi atas diraihnya penghargaan terbaik penanganan konflik sosial yang diraih provinsi Lampung, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Ini tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya komando yang baik dari kepala daerah yang berkoordinasi dengan Forkopimda, penghargaan diberikan karena koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat baik dalam pelaporan maupun upaya cepat penanganan penyelesaian masalah.

Sebagai daerah yang berpestasi menangani konflik sosial, Pjs. Gubernur Lampung menjadi narasumber di hadapan 33 Gubernur, Kepolisian daerah (Polda), Korem, Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Menurut Pjs. Gubernur Didik, Lampung telah lama membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sejak 2015.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Irwan Sihar Marpaung mengatakan diraihnya dua kali penghargaan sebagai Provinsi terbaik dalam Penanganan Konflik Sosial tidak terlepas dari peran semua pihak, terutama Kepala Daerah.

Kaban Kesbangpol Lampung ini menyampaikan terima kasih kepada Kepala Daerah yang sudah membimbing dan mengarahkan sehingga Tim Penanganan Terpadu Masalah Konflik Sosial dapat bekerja dengan baik. “Karena berkat Kepala Daerah yang selama ini mengarahkan Tim sehingga Provinsi Lampung dapat meraih penghargaan ini,” ujar Irwan Sihar.

Menurut, Irwan Sihar, diraihnya prestasi itu juga karena kerjasama yang baik dari semua instansi vertikal yang ada di Provinsi Lampung. Juga, kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Lampung hingga menjadikan Lampung aman, damai, maju dan sejahtera. “Kita mengharapkan dengan terciptanya rasa aman di Lampung menjadi tempat investasi nasional karena posisinya yang aman dan baik untuk penanaman modal sehingga dapat menambah potensi tenaga kerja,” ujar Irwan. (Red-Humas Prov)