MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Bandar Lampung (MM) – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa, menghadiri High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung, yang digelar di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kamis (10/10/2024).
Hadir dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, seluruh bupati/wali kota se-Provinsi Lampung dan jajaran terkait lainnya.
Pj. Gubernur Lampung, Samsudin menyampaikan, bahwa telah terjadi kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di minggu pertama bulan Oktober tahun 2024 di Pulau Sumatera.
“Dimana, Provinsi Lampung tepatnya di Kabupaten Pringsewu mengalami kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera dengan nilai perubahan IPH 1,75%,” ujar Samsudin.
Samsudin mengatakan, dalam mengendalikan inflasi, kepala daerah di Provinsi Lampung harus melakukan terobosan dan tindakan agar dapat mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung.
Menurutnya, terobosan atau tindakan yang dapat dilakukan tersebut adalah dengan cara terus melakukan kontrol terhadap hasil IPH yang rutin dilakukan setiap minggunya.
“Perlu juga mengalokasikan anggaran untuk berbagai macam kegiatan pengendalian inflasi dan juga dengan rutin melaksanakan operasi pasar murah serta gerakan pangan murah,” kata Samsudin.
Selain itu, Samsudin juga meminta kepada kepala daerah se-Provinsi Lampung untuk dapat dengan gencar melakukan kampanye gerakan menanam yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian pangan pada masyarakat Lampung.
“Perlu juga dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha supaya tidak menaikan harga secara tidak wajar. Rutin mengadakan rapat yang membahas tentang pengendalian inflasi daerah ini,” pesannya.
Di akhir pemaparan tentang pengendalian inflasi daerah tersebut, Samsudin mengatakan, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak untuk dapat mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung.
“BPS harus rutin untuk menyampailan data terkait dengan inflasi. Bulog juga harus menerapkan strategi yang baik terhadap urusan pangan, sehingga diharapkan dengan keterlibatan berbagai pihak ini maka masyarakat di Provinsi Lampung masih memiliki daya beli,” imbuh Samsudin. (CSBB)
