Kemendikbud Tingkatkan Kemampuan Literasi Masyarakat Adat

MEDIAMERDEKA.CO – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), mengembangkan pendidikan keaksaraan pada masyarakat adat, salah satunya melalui lokakarya pengembangan pendidikan keaksaraan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, pada 7-9 September 2018.

“Kami akan menyelenggarakan workshoppendidikan keaksaraan kepada masyarakat adat,” Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas), Harris Iskandar, dalam acara Taklimat Media di kantor Kemdikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Harris menuturkan, masyarakat adat menjadi kelompok yang masalah buta aksaranya sulit untuk dituntaskan. Dia memberikan contoh, ada kelompok Baduy Dalam yang memilih untuk tidak mau membaca.

Namun, pihaknya melakukan pendekatan dan mendorong untuk membaca dan meningkatkan kemampuan literasi, salah satunya melalui pembangunan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Kelompok Baduy mereka memilih untuk tidak mau membaca, memilih ditinggalkan. Sekarang sudah banyak PKBM. Kita berinteraksi dengan Baduy Dalam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui membaca, menulis dan menghitung,” tutur Harris.

Dia mengatakan, Pulau Sumatra sangat memberikan perhatian terhadap penuntasan buta aksara dibanding wilayah Indonesia lain, yang mana semua provinsi di pulau itu memiliki jumlah penduduk yang buta aksara di bawah angka nasional.

Dia menuturkan, saat ini masih ada sekitar 2,07 persen atau 3.387.035 jiwa yang berusia 15-59 tahun, yang masih buta aksara secara nasional di Indonesia. Jika dilihat dari perbedaan gender, dia mengatakan perempuan memiliki angka buta aksara lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki.

Masih ada 11 provinsi yang memiliki angka buta huruf di atas angka nasional, yaitu Papua (28,75 persen), Nusa Tenggara Barat (7,91 persen), Nusa Tenggara Timur (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 persen), Sulawesi Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,90 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah (2,20 persen).

Sementara, 23 provinsi lain sudah berada di bawah angka nasional, seperti Sumatra Utara, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Gorontalo dan Maluku Utara. (Ant)