Istimewa

Jasa Raharja dan Anggota Holding IFG Tandatangani Komitmen Anti-Fraud Bersama BPKP

Loading

Jakarta (MM) – Jasa Raharja, dan seluruh anggota Holding Indonesia
Financial Group (IFG), menandatangani Komitmen Anti-Fraud yang disaksikan Badan
Pengawasan Keuangan dan Prmbangunan (BPKP). Penandatanganan dilakukan oleh
direktur utama masing-masing anggota holding, di Gedung Jiwasraya, Jakarta, pada
Selasa (13/08/2024).

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan,
penandatanganan komitmen ini dilakukan untuk memperkuat implementasi sistem
anti-fraud di ekosistem holding BUMN asuransi, penjaminan dan investasi, serta
bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memastikan bahwa seluruh
layanan yang diberikan bebas dari praktik penipuan dan kecurangan.

“Langkah ini sejalan dengan upaya Jasa Raharja untuk menciptakan lingkungan yang transparan
dan akuntabel,” ujarnya.

Jasa Raharja sendiri, telah menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen AntiPenyuapan (SMAP) sejak tahun 2020 dan telah mendapatkan sertifikasi dari SAI
Global. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik yang bebas dari
fraud, pungli, dan bentuk penyimpangan lainnya,” ujar Rivan.

Wakil Direktur Utama IFG Haru Koesmahargyo, menyampaikan bahwa fraud
merupakan salah satu isu yang sangat krusial dalam dunia bisnis keuangan. Oleh
karena itu, manajemen IFG terus melakukan berbagai upaya pencegahan.

“Kerja sama ini merupakan keseriusan IFG dan anggota holding untuk mencegah
terjadinya fraud melalui implementasi tata kelola yang baik, dan manajemen
risiko yang efektif dalam operasional bisnis Perusahaan. Sehingga, dapat
memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan khususnya
asuransi, penjaminan dan investasi,” ujarnya.

Haru menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan diterbitkannya POJK No. 12 tahun
2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. IFG
sebagai Perusahaan yang dikategorikan konglomerasi keuangan melakukan
persiapan lebih dini dalam implementasi POJK tersebut, baik di IFG maupun di
anggota holding. “Mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan oleh seluruh anggota
holding,” imbuh Haru.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari,
2 mengatakan, dengan penandatanganan Piagam Komitmen Anti-Fraud, BPKP akan
mendukung peningkatan kinerja dan tata kelola di BUMN. ”Kegiatan ini
merupakan bentuk keberlanjutan dari komitmen kita bersama dalam upaya
membangun akuntabilitas dan memperkuat tata kelola korporasi negara yang baik dan
bersih,” ujarnya. (HMS/JR)

Berita Terkait

Penjabat Gubernur Lampung Terima Kunjungan Pimpinan Ombudsman RI dan Tim Bappenas

Bandar Lampung (MM)-Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin menerima kunjungan kerja Pimpinan Ombudsman RI bersama Tim Kementerian …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *