Bandarlampung,MEDIAMERDEKA.CO- Berbagai organisasi massa (Ormas) dan organisasi kemasyarakatan pemuda menolak terbentuknya Pansus tindak pidana money politik di Pilgub Lampung 1018. Alasannya, karena Pansus tersebut bertentangan dengan hukum, dan sepakat jika Pilgub Lampung 27 Juni 2018 telah selesai. Merekapun mendatangi kantor DPRD Lampung menyuarakan aspirasinya dan diterima perwakilan lintas Komisi DPRD …
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Golkar DPRD Lampung, Tolak Pembentukan Pansus
Lampung,Mediamerdeka.co – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung menyatakan dengan tegas menolak pembentukan Pansus DPRD Provinsi Lampung terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung H.Tony Eka Candra menerangkan, DPRD sebagai lembaga politik yang berkedudukan sebagai salah satu penyelenggara pemerintah daerah yang …
Baca SelengkapnyaAnggota DPRD Lampung: Pembentukan Pansus Dugaan Money Politik Cara Sadis-
Bandarlampung,mediamerdeka.co- Penolakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) money politik Pilgub Lampung terus bergulir. Setelah berbagai aksi massa yang menolak terbentuknya Pansus dan penolakan sesama Fraksi DPRD, kini wacana pembentukan Pansus dugaan pidana Pilkada Lampung tetap akan dibahas. Sejatinya Pilgub Lampung tahun 2018 telah usai pada 27 Juni lalu, namun serangkaian aksi …
Baca SelengkapnyaPemprov Lampung Bahas Persiapan Festival Krakatau 2018
Bandarlampung,mediamerdeka.co —- Pemerintah Provinsi Lampung kembali akan menggelar event tahunan Lampung Krakatau Festival (LKF) ke- XXVIII Tahun 2018 pada 24-26 Agustus 2018 mendatang. Hal itu dibahas dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan LKF tahun 2018, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kamis (5/7/2018). LKF 2018 akan dipusatkan di beberapa tempat yakni Lapangan Saburai …
Baca SelengkapnyaDPRD Bentuk Pansus Money Politic, Ancaman Pidana Menanti!
Bandar Lampung,mediamerdeka.co- Pengajar Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung menyatakan bahwa pembentukan pansus money politic oleh DPRD tidak memiliki turunan hukum dan terancam pidana. Hal ini disampaikan Satria Prayoga, S.H., M.H. saat dihubungi Rabu, 4 Juli 2018. “Aspek hukum (pembentukan pansus, ed) tidak ada turunan hukumnya. Itu suatu perbuatan melawan hukum,” …
Baca SelengkapnyaSoal Pansus Politik Uang, Robi Sebut DPRD Lampung Salah Alamat
Bandarlampung,mediamerdeka.co – Pengamat politik dari Universitas Lampung (Unila) Robi Cahyadi menyatakan, DPRD Lampung salah alamat bila membentuk pansus dalam menyikapi dugaan politik uang (money politic) dalam pelaksaan pemilihan gubernur (pilgub) 2018. Robi menyebutkan, dalam UU No 23 Tahun 2014, tugas DPRD membuat undang-undang, melakukan pengawasan terhadap eksekutif dan budgeting. “Apakah …
Baca Selengkapnya641 Mahasiswa dari 55 Perguruan Tinggi akan Ikuti KKN Kebangsaan di Provinsi Lampung
Bamdarlampung,mediamerdeka.co– Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kebangsaan yang diikuti 641 mahasiswa dari 55 Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung. Rencananya KKN ini dilaksanakan 26 Juli – 25 Agustus 2018 di 92 desa yang tersebar di 3 Kabupaten ( Tulang Bawang Barat, Tanggamus dan …
Baca SelengkapnyaSilaturahmi ke Perwita Wana Kencana Lampung, Riana Sari Sampaikan Terima Kasih
Bandar Lampung,mediamerdeka.co- Riana Sari Arinal melakukan kunjungan silaturahmi ke Persatuan Wanita Kehutanan Seluruh Indonesia, Perwita Wana Kencana Lampung Rabu, 4 Juli 2018. Riana Sari Arinal memohon doa dan menyampaikan terima kasih atas partisipasi, dukungan serta kepercayaan yang diberikan. Arinal Djunaidi, calon gubernur Lampung terpilih bersama Chusnunia selama masa kampanye Pilgub …
Baca SelengkapnyaPemprov Dorong Percepatan Pelaksanaan Participating Interrest 10% Minyak dan Gas Bumi
Bandarlampung,mediamerdeka.co- Pemprov Lampung terus mendorong Satuan Kerja terkait membentuk Tim percepatan Pelaksanaan Participating Interrest (PI) 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. Hal itu diungkapkan Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat dalam rapat lanjutan tentang penawaran Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi South …
Baca SelengkapnyaDituding Keluarkan SK Palsu, Yusuf Kohar Ngamuk di BKD
Bandarlampung,mediamerdeka.co- Adanya tudingan terkait Surat Keputusan (SK) palsu yang diterbitkan oleh Yusuf Kohar saat menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Walikota Bandarlampung, membuat Yusuf Kohar naik pitam. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat akhirnya menjadi bulan-bulanan kemarahan wakil Walikota tersebut, dengan beredarnya video Yusuf Kohar saat melabrak dan marah-marah kepada pejabat BKD …
Baca Selengkapnya
MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
