Dua ASN Terbukti tak Netral di Pilkada 2018

Menurutnya, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di sejumlah daerah yang melangsungkan pilkada 2018 ini, juga menjadi peringatan kepada ASN lainnya, supaya jangan coba-coba untuk tidak netral dalam pilkada. Karena banyak pihak yang mengawasi seperti halnya Bawaslu.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, mengaku memang ada laporan yang masuk ke Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN dalam Pilkada 2018 ini. Laporan yang masuk terjadi di seluruh daerah yang melangsungkan pilkada serentak di Sumatera Barat.

Setidaknya, ada sembilan orang ASN yang masuk laporan ke Bawaslu terkait tidak netral dalam pilkada. Sembilan orang itu tersebar di Kota Padang, tiga orang ASN, Sawahlunto satu orang ASN, Padang Panjang tiga orang ASN, dan Kota Pariaman ada dua orang ASN.

“Para ASN yang masuk ke laporan Bawaslu telah kita teruskan ke KASN. Selanjutnya KASN menentukan apakah mereka diberi sanksi atau malah dinilai tidak melanggar aturan yang telah ada,” sebutnya.

Ia mengaku, dua nama yang telah keluar sanksi dari Menpan-RB itu masuk di antara sembilan orang ASN yang direkomendasikan Bawaslu ke KASN. Sisanya, Bawaslu tidak bisa memastikan, apakah akan ada susulan kedua ASN yang terbukti melanggar aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut.