MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Media merdeka- Semua kepala sekolah di Bandarlampung, mungkin di seluruh Provinsi Lampung mulai menangis lantaran dipaksa berutang demi menjalankan program sekolah, sejiak Juli lalu. Hutang mereka sudah mencapai ratusan juta.
Tangisan kepala sekolah itu lantaran GubernurLampung menerbitkan aturan yang dianggap mengekang sekolah sehingga berbagai program sekolah tak berjalan. Hingga kemarin, pihak sekolah bisa menjalankan kegiatan lantaran berutang sampai ratusan juta.
“Kami tak bisa ngapa-ngapain karena Pak Gubernur Lampung masih melarang ada pertemuan antara pihak sekolah dengan wali murid,” kata kepala sekolah sebuah sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di Bandarlampung, di ruang kerjanya. Selasa (20/8).
Dia menilai, kini hampir semua kepala sekolah SMK negeri dipaksa berutang ke pihak ketiga demi menjalankan kegiatan sekolah. “Kalau dihitung-hitung kami sudah ratusan juta untuk menjalankan kegiatan supaya jalan sesuai dengan program sekolah,” katanya.
Dia mencontohkan, untuk membayar guru honorer saja bisa puluhan juta, sedangkan biaya bos Cuma bisa diambil maksimal 15 persen dari total keseluruhan, belum program siswa, belum lagi proses belajar mengajar yang mengharuskan praktik. “Semua itu tak bisa berhenti, dan kepala sekolah harus cari pinjaman untuk menjalankan semua program sekolah,” katanya.
Di sekolah tersebut kini memiliki hampir 50 kelas, dengan jumlah guru honorer lebih dari 40 guru dengan dukungan seratusan guru PNS.
Dia juga meyakini hampir seluruh sekolah SMKN di Bandarlampung, mungkin juga di semua Provinsi Lampung mengalami hal serupa. “Kalau tak percaya dengan kami, boleh dicek.”
untuk siswa baru sudah menjalankan proses belajar mengajar sejal Juli lalu.
Dia berharap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tak melarang sekolah untuk menjalankan program pertemuan sekolah atau komite dengan wali murid, supaya semua program sekolah bisa berjalan seperti sedia kala. Dia mengaku sampai sekarang tak tahu, alasan gubernur.
