MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Bandarlampung (Mediamerdeka.co)- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Lukmansyah mengatakan Pemerintah Provinsi akan memperjuangkan hak tenaga kerja serta buruh, bilamana penerapan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja berpotensi merugikan tenaga kerja.
“Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan terus memperjuangkan hak buruh dan pekerja, bila nantinya penerapan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja berpotensi merugikan pekerja kita, sebab kami tengah mempelajari draft RUU ini apakah akan berdampak merugikan atau tidak,” ucap Kadisnakertrans Provinsi Lampung, Lukmansyah di Bandarlampung, Kamis, (20/02).
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang saat ini tengah diajukan pemerintah kepada DPR sempat mendapatkan penolakan dari sejumlah tenaga kerja serta buruh yang tergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh di halaman Kantor Gubernur Provinsi Lampung pada Kamis siang.
Menurutnya, perlindungan terhadap tenaga kerja dilakukan guna melindungi pekerja sesuai dengan kebijakan strategis Gubernur Lampung.
“Kita akan memperjuangkan hak tenaga kerja, bila saat kita cermati setiap poin yang ada tidak sesuai, sebab kebijakan strategis Gubernur mengarah pada menekan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja, ” katanya.
Ia mengatakan, pihaknya berharap substansi draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dapat disampaikan ke daerah agar aspirasi tenaga kerja di daerah dapat tersampaikan.
“Kami sudah sampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja agar substansi dari RUU ini yang menyangkut ketenagakerjaan dapat disampaikan kepada daerah, sehingga kami dapat menyampaikan aspirasi pekerja daerah agar tidak ada yang merasa di rugikan, ” katanya.(redant)
