MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Mediamerdeka.co- Penerimaan CPNS yang sebentar lagi akan dibuka pemerintah memberi angin segar bagi masyarakat. Kementerian PAN/RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hari ini di Jakarta mengadakan rapat koordinasi mengundang pemerintah daerah untuk penyampaian rincian penetapan kebutuhan (formasi) PNS.
“Kebutuhan PNS sebagaimana hasil rapat koordinasi DPD RI dengan Menteri PAN/RB beberapa waktu lalu di DPD RI, merupakan bagian dari perencanaan rekrutmen CPNS yang berbasis ‘merit system’ mengutamakan kompetensi dengan pelaksanaan seleksi yang bersih, objektif, transparan, kompetitif, dan bebas dari KKN sebagaimana amanat UU no.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara”. Ujar Andi Surya, Anggota DPD RI, ketika dimintai pendapat.
Dilanjutkannya, masa lalu yang kelam dalam penerimaan CPNS di masing-masing daerah diupayakan tidak terjadi. Sudah rahasia umum, dahulu penerimaan CPNS yang dilakukan oleh pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota) diwarnai nuansa ‘spoil system’ yang mengarah kepada KKN dan sejenisnya. Makanya kita pernah mendengar, masuk PNS melalui jalur lobbi, rekomendasi, atau sogokan biaya tinggi kepada oknum yang tidak bertanggung jawab di tubuh pemerintah daerah mau pun pusat, ujar Andi Surya.
“Melalui rekrutmen terbuka yang melibatkan banyak pihak; BKN, Kementerian PAN/RB, BPKP yang diawasi parlemen DPR RI dan DPD RI, serta koordinasi dengan pemerintah daerah diharapkan penerimaan CPNS ini benar-benar dilakukan secara berkualitas, transparan dan profesional. Jika ada indikasi oknum-oknum memanfaatkan momentum seleksi CPNS untuk KKN dan pungli segera beritahu kepada kami atau aparat keamanan”. Sebut Andi Surya.
Selanjutnya Andi Surya menerangkan, tahun ini pemerintah membuka calon PNS sejumlah 238.015 lowongan dengan rincian; 51.271 instansi pusat dan 186.744 untuk instansi daerah. Kita harapkan ke depan negara akan memperoleh tenaga-tenaga PNS yang memiliki kualifikasi kompetensi sesuai bidang kebutuhan, sehingga kualitas ‘public service’ oleh penyelenggara pemerintah dapat lebih ditonjolkan. Sesuai kewenangan, kami di parlemen akan mengawasi secara berjenjang dari pusat hingga di daerah dalam proses penerimaan CPNS ini, tutup Andi Surya.
