Lamsel, (MM)–Anggota DPRD Komisi III Dari Fraksi PDI Perjuangan Lampung Selatan Suhar Pujianto Angkat Bicara atas Diduga Ada Korupsi Dalam Pembanguan Jalan Ruas Pematang Pasir Kedaung Bakti Rasa Dengan Nilai kontrak 17 M lebih. Jum’at,28 Juni 2028.
Suhar Pujianto Anggota DPRD Lampung Selatan dari Feraksi PDI Perjuangan dari Dapil.Dua Palas way panji Sidomulyo kaget dan mengatakan akan.segera berkordinasi dengan ketua Komisi III Rosdiana untuk Membahas permasalahan Jalan Tersebut.
Sedangkan ketua komisi III DPRD Lampung Selatan.dari.fraksi PDI Perjuangan Rosdiana tidak memberikan tanggapan apa pun saat dimintai keterangan oleh awak media dia tidak merespon meski WhatsApp telah terkirim.
Di mana dalam pemberitaan sebelumnya Diduga Ada Korupsi dalam Kegiatan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Berkala,Peningkatan/Rekonstruksi ) Ruas Pematang Pasir – Kedaung – bakti Rasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung selatan,Provinsi Lampung,Kamis,27 Juni 2024
Di mana dalam pembangunan jalan tidak standar (Tipis), yang di kerjakan oleh PT .Alvin Akbar Konstruksindo dengan nilai kontrak sebesar, 17,775,551,893.51 tidak mencantumkan nomor kontrak serta anggaran apa yang di pakai serta konsultan nya dari mana tidak tercantum dalam papan proyek,menambah kecurangan masyarakat.
Andarmin.S.H Ketua Forum Aliansi Hukum dan Amanat Masyarakat ( FAHAM ) meminta kepada pihak terkait untuk mengecek serta meninjau ulang proyek yang berada di Kecamatan Sragi guna melihat fakta yang ada di lapangan.adanya dugaan tindak pidana korupsi, apa lagi proyek tersebut sudah mengalami kerusakan.
Pasalnya, dari hasil pengamatan di lokasi proyek, yang digelar terlihat tambal sulam, susah mengalami kerusakan oleh karna itu kami memintak APH untuk melakukan Audit dan memeriksa ke lokasi jalan tersebut
Salah satu warga yang melintas saat dimintai tanggapan masalah jalan hotmix yang baru selesai di gelar menyayangkan Proyek jalan hotmix yang telah rusak
“Alhamdulilah jalan sudah di perbaiki saya sangat senang tapi kayaknya pengaspalan jalan ini gak sama dan mulai rusak
Seharusnya proyek yang dibiayai oleh Pemerintah itu bisa dikerjakan lebih Profesional dan lebih mengedepankan kualitas, bukan malah ingin meraup keuntungan lebih banyak.
Jika mengurangi volume atau kualitas, tentu yang dirugikan bukan saja Negara, tapi dampaknya kepada masyarakat yang nantinya menerima manfaat dari jalan tersebut.
Sedang dinas terkait belum bisa di mintai keterangan sampai berita ini di turunkan
( Rls/TIM )