Bandarlampung, (Mediamerdeka.co)- Menindaklanjuti Ambrolnya dinding tembok Taman Jejama Sidototo Kabupaten Pesawaran yang diduga asal jadi dan menyalahkan hujan dijadikan bencana alam, sudah selayaknya menjadi perhatian pihak terkait khususnya penegak hukum guna menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan dan pelaksanaan proyek tersebut.
Perlunya kepedulian dan ketegasan penegak hukum mengambil sikap terhadap proyek yang baru dibangun tersebut, karena terindikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berjamaah.
Hal ini dikatakan Aan Ansori, Ketua Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Provinsi Lampung, Jumat (20/03/2020), saat dimintai tanggapan atas ambrolnya dinding tembok Taman Jejama Sidototo Pesawaran yang dikeluhkan Pemuka Adat sekaligus Tokoh Masyarakat Erland Syoffandi Gelar Suttan Penatih.
“Pembangunan Taman Jejama Sidototo itu baru selesai, tapi sudah ambruk dengan alasan hujan. Itu berarti ada yang gk bener dan sudah tupoksinya penegak hukum mengambil sikap. Jangan diam duduk doank (3D-red),” ujar Aan Ansori.
Jika aparat penegak hukum juga tidak peduli, lanjut Aan, patut diduga setali tiga uang.
“Kalau penegak hukum khususnya pihak kejaksaan tidak juga mau peduli untuk turun lapangan guna pro-aktif dalam pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari tupoksinya, ya tinggal zikir aja,” celetuknya.
Diberitakan sebelumnya, salah satu Pemuka Adat sekaligus Tokoh Masyarakat Erland Syoffandi Gelar Suttan Penatih, dalam rilisnya menyayangkan jika para pihak terkait buang badan.
Menurut Bang Erlan sapaan akrabnya, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, selaku pengawasan dari legislatif yaitu Komisi III DPRD Pesawaran belum maksimal dan terkesan buang badan dan apa yang di kerjakan pihak dinas PUPR dan pemborong satu level, seolah olah tidak tahu pekerjaan miris yang dilakukan dinas PUPR Pesawaran, tegasnya.
“Jangan cuma bicara tanpa berbuat nyata, dengan rusaknya bangunan taman jejama sidototo dengan alasan hanya karena hujan, itu kita yakini ada yang tidak beres baik Dinas PUPR maupun rekanan,” tegasnya, jumat (20/3) di kantor PWI Kabupaten Pesawaran.
“Sekarang saya baca di media, DPRD Pesawaran khususnya komisi III menilai bangunan di Pesawaran kualitasnya buruk, itu kan perkataan setelah adanya kejadian, kalau tidak ada kejadian kita tidak mendengar suara mereka, terlihat hanya pencitraan saja,” timpalnya.
Dirinya menilai, kejadian rusaknya taman bukan karena bencana alam, atau gempa bumi, hanya karena hujan dengan intensitas rendah, tapi karena memang kualitas pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Dengan nada geram Erland Syofandi mengatakan semua pihak harus bertanggung jawab dan jangan saling tuding disaat adanya kejadian terutama pihak-pihak yang memiliki wewenang.
“Ini budaya jelek, Komisi III menyalahkan Dinas PU, Dinas PU menyalahkan rekanan, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam bekerja mereka semua kurang becus,” tegasnya.
Erland juga menambahkan, tidak menutup kemungkinan semua banguanan fisik yang ada di kabupaten pesawaran ini semuanya tidak baik.
“Saya yakini semua pengerjaan bangunan fisik yang ada di Pesawaran ini tidak baik, karena sudah jadi rahasia umum untuk mendapatkan proyek diduga ada sajen yang harus di setor,” tutupnya. (Red)