Bandar Lampung

Dugaan Pelecehan Oknum Dosen UIN Lampung Masih di proses Hukum Polda Lampung

Mediamerdeka.co-Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum Dosen UIN Raden Intan Lampung terhadap mahasiswinya, mendapat perhatian khusus bagi Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Melalui salah satu tim kuasa hukum korban berinisial EP, Afrintina SH mengatakan, pihaknya saat ini sedang menunggu proses hukum Polda Lampung. Sebab, kata dia, hal ini sudah menjado …

Baca Selengkapnya

Mappilu se- Provinsi Lampung Dilantik

Mediamerdeka.co-Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) se Provinsi Lampung dilantik, Selasa (26/2/2019). Proses pelantikan di Balai Wartawan Bandar Lampung dilakukan Plt Ketua PWI Lampung, Nizwar. Dalam sambutannya, Nizwar mengatakan jika peran dan fungsi Mappilu Lampung yakni melakukan pemantau dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Pemilu mendatang. …

Baca Selengkapnya

Orang Dekat Zainudin Hasan, Pinjamkan ATM ke Zainudin, Terima Rp100 Juta Tiap Bulan

Mediamerdeka.co-Saksi Gatot Suseno mengaku telah meminjamkan ATM kepada terdakwa Bupati Lampung Selatan (nonaktif) Zainudin Hasan dengan tujuan untuk penyimpanan uang milik Zainudin Hasan. “Saya pinjamkan ATM Mandiri saya, kalau buku tabungannya ada sama saya,” kata dia menjelaskan kepada Ketua Hakim Mien Trisnawati dalam keterangan saksinya di Ruang Sidang Pengadilan Negeri …

Baca Selengkapnya

Kejati Diminta Ungkap Kasus Dinkes Provinsi Lampung

Mediamerdeka.co- Menyikapi dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Barisan Rakyat Peduli Lampung (BRPL) menggelar aksi dan melaporkan dugaan korupsi berbagai kegiatan di Dinas Kesehatan Lampung di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Dalam aksi yang digelar, Senin (25/02/2019), Korlap aksi, Ica memaparkan, dugaan korupsi itu meliputi kegiatan, pengadaan bangunan gedung laboratorium UPTD …

Baca Selengkapnya

BNM RI Komitmen Cegah Pemuda dari Narkoba dan Maksiat

Media merdeka.co- Di tengah hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia ini, Brantas Natkotika dan Maksiat (BNM RI) tetap semangat dan lebih gencar melakukan konsolidasi organisasi dan melakukan penyuluhan – penyuluhan di berbagai tempat di Bumi Ruwa Jurai ini. Ketua Umum BNM RI, Fauzi Malanda mengatakan, dengan konsentrasi menyelamatkan anak bangsa dari …

Baca Selengkapnya

Riza Mihardi Pertanyaan Ridho, Dasar Hendak Merolling Sejumlah Pejabat

Mediamerdeka.co-Rencana Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melakukan rolling pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung direspons DPRD Provinsi Lampung. Wakil rakyat mempertanyakan kebijakan diakhir masa jabatan Ridho itu. Seperti disampaikan Anggota Komisi I Riza Mihardi kepada harianmomentum.com, Senin (25/2). Riza mengatakan, berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan …

Baca Selengkapnya

Partai Golkar Lampung Akan Gunakan Tenologie Berbasis Internet Untuk Mengawasi Pemilu 2019

Mediamerdeka.co-Partai Golkar akan menggunakan teknologi berbasis internet untuk mengawasi pelaksanaan pemilu yang berlangsung pada 17 April 2019. Teknologi yang disebut dengan Aplikasi Saksiku ini akan dioperasikan melalui telepon seluler Android. Tujuannya, untuk meningkatkan dan memudahkan pengawasan pelaksanaan pemilu mendatang. Menurut Ketua DPD Golkar Lampung Arinal Djunaidi, setiap saksi Partai Golkar …

Baca Selengkapnya

Mengenai Lebih Dekat Sosok Andi Effendi ( Jilid I)

Mediamerdeka.co-Namanya Andi Effendi, SE. Pria lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung itu memang memiliki wajah yang sederhana, sesederhana namanya. Dia adalah satu dari sekian banyak Alumni FEB Universitas Lampung Lintas Angkatan yang sukses di bidang Farmasi. Meskipun latar belakang pendidikannya beragam, Andi Effendi toh berhasil meramu keberagaman pendidikannya itu dengan darah …

Baca Selengkapnya

Bila Benar Adanya Rolling, Maka Pemprov Lampung Salahi Aturan

Mediamerdeka.co-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dikabarkan hendak merolling sejumlah pejabat. Jika benar adanya, kebijakan diakhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo -MB Bachtiar Basri, tersebut jelas menyalahi aturan. Sebab, enam bulan sebelum akhir masa jabatan atau setelah dilantik, bahwa gubernur atau wali kota/bupati dilarang mengganti pejabat daerah. …

Baca Selengkapnya