Lampung Utara – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta pemerintah daerah dapat lebih transparan terkait masalah bantuan. Pasalnya, dilapangan masalah tersebut cukup rawan, mulai dari salah sasaran, kurang manfaat sampai kepada pemotongan. Sehingga harus diberikan oerhatian khusus oleh pemerintah, khususnya OPD terkait. “Sebab, berdasarkan pengamatan kami dilapangan, …
Baca SelengkapnyaFraksi Demokrat DPRD Lampung Tolak UU Cipta Kerja
Bandarlampung,-Fraksi Demokrat DPRD Lampung menolak tegas Undang-Undang Cipta Kerja, yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR RI, Senin (5/10/2020). Fraksi Demokrat mendukung para buruh melakukan perlawanan atas pengesahan UU Cipta Kerja. “Kita mendukung buruh untuk memperjuangkan hak-haknya. Teman-teman buruh silakan melakukan perlawanan terhadap UU Ciptaker.” “Kami dukung! Fraksi Demokrat …
Baca SelengkapnyaKetua DPRD Provinsi Lampung Hadiri HUT TNI Ke-75 Tahun
Bandar Lampung–Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mingrum Gumay menghadiri upacara dalam rangka peringatan HUT TNI Ke-75 di Korem 043/Garuda Hitam (GATAM). Senin, 05 Oktober 2020. Upacara peringatan HUT TNI ke-75 tahun ini dilakukan secara virtual yang kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur, hadir …
Baca SelengkapnyaKetua DPRD Lampung Optimis TNI Mampu Bersinergi Ciptakan Keamanan
Bandar Lampung–Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mingrum Gumay menghadiri upacara dalam rangka peringatan HUT TNI Ke-75 di Korem 043/Garuda Hitam (GATAM). Senin, 05 Oktober 2020. Upacara peringatan HUT TNI ke-75 tahun ini dilakukan secara virtual yang kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur, hadir …
Baca SelengkapnyaKetua Komisi V DPRD Lampung: Pilkada Tidak Bisa Ditunda
Bandarlampung,-Ditengah Pandemi COVID-19 yang masih terus melonjak, Pilkada 2020 serentak masih bakal dilanjutkan, walaupun berbagai kalangan ada yang menolak pelaksanaan Pilkada. Menanggapi hal itu, bilamana Pilkada tidak bisa ditunda, Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan mengatakan bilamana Pilkada tidak bisa ditunda, namun ada faktor lain yang ditekankan, seperti teknis …
Baca SelengkapnyaFraksi Demokrat DPRD Lampung Tolak RUU Cipta Kerja
Bandarlampung,-Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung menolak tegas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang masuk dalam Omnibus Law. Rencananya, beleid ini akan disahkan dalam paripurna yang digelar DPR-RI pada Kamis (8/10/2020). Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, DPRD Lampung Deni Ribowo menegaskan, ada beberapa alasan yang membuat pihaknya bahkan bukan hanya di Lampung, menolak …
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPRD Lampung Buka Bimtek Soal Penyusunan APBD TA 2021
Bandarlampung,- Wakil Ketua DPRD Lampung Fauzan Sibron itu membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Lampung soal penyusunan APBD TA 2021 di Hotel Emersia, Bandarlampung (30 Sep – 3 oktober 2020). Dirinya berharap, bimtek yang diselenggarakan setidaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat banyak. “APBD terus dilakukan dengan harapan yang dihasilkan bener- bener …
Baca SelengkapnyaKomisi I DPRD Lampung Sesalkan Tindakan Pungli
Bandarlampung,-Komisi I DPRD Lampung sesalkan tindakan Pungli yang dilakukan oleh oknum ASN di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Lampung. Anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Noerdin mengatakan, tindakan tersebut merupakan tindakan yang merusak citra Provinsi Lampung. Di mana, kata dia, PMPTSP itu dibentuk untuk mempermudah pelayanan perizinan …
Baca SelengkapnyaTinjau KBM Tatap Muka Jenjang SMA Sederajat di Pesawaran, Ini Kata Kadisdikbud Lampung
Pesawaran (Mediamerdeka.co)- –Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung meminta pihak SMA/SMK sederajat menerapakan aturan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM)tatap muka langsung di tengah situasi pandemi covid-19. Hal tersebut disampaikan Kepala Disduikbud Lampung Sulpakar saat meninjau penerapan KBM tatap muka untuk jenjang SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pesawaran, Senin …
Baca SelengkapnyaKemendikbud Terima Hibah Hak Paten Merdeka Belajar
Jakarta, (Mediamerdeka.co)–– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan hak Paten merk dagang Merdeka Belajar sudah dihibahkan dari PT Sekolah Cikal kepada pemerintah sehingga bisa dikembalikan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaika Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang disiarkan langsung RTV Parlemen, dari Jakarta, Kamis (27/8). “Saat …
Baca Selengkapnya