Bandar Lampung,mediamerdeka.co- Tokoh masyarakat menyatakan tidak penting pembentukan pansus DPRD Lampung dalam menangani masalah pelanggaran Pemilihan Gubernur Lampung 2018.Hal ini disampaikan oleh Kiai Muslih Selasa, 3 Juli 2018. “Masih banyak yang lebih penting untuk rakyat Lampung dibandingkan membentuk pansus. Karena warga yang telah memilih masing-masing calonnya akan merasa tersinggung bila …
Baca SelengkapnyaTimeLine Layout
Juli, 2018
-
3 Juli
Warga Keluhkan Kejanggalan Program BPNT
Bandarlampung,mediamerdeka.co-Program pemerintah guna meminimalisir angka kemiskinan dengan cara menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diduga menjadi ajang bisnis dan terjadi penyimpangan dilapangan. Bantuan yang diprogramkan Pemerintah melalui Dinas Sosial (Dinsos) bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) di 13 Kecamatan se-Kota Bandarlampung, dikeluhkan warga miskin dan kecemburuan sosial di …
Baca Selengkapnya -
3 Juli
Tak Puas Hasil Hitung Cepat, Pengamat Politik : Jangan Korbankan Rakyat yang Telah Memilih
Bandarlampung,mediamerdeka.co – Pengamat Ilmu Politik Universitas Lampung R Sigit Krisbintoro meminta semua pihak agar dapat menyerahkan masalah pelanggaran pemilihan Gubernur Lampung 2018 kepada Bawaslu. Sigit biasa dia disapa menerangkan laporan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang belum puas atas hasil hitung cepat jangan sampai mengorbankan pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya. “Secara …
Baca Selengkapnya -
3 Juli
Penerimaan Siswa Biling Berdasarkan Zonasi
Bandarlampung,mediamerdeka.co — Melalui program Bina Lingkungan (Biling), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menggratiskan pendidikan ditingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun dalam pelaksanaanya, penerimaan siswa Biling terkendala zonasi para calon siswa yang dinilai taraf perekonomian kurang beruntung. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi IV DPRD Julius Gultom, diruang …
Baca Selengkapnya -
3 Juli
Pembentukan Pansus, Akademisi Unila Anggap Keliru dan Dewan Jangan Terlalu Baper
Bandarlampung,mediamerdeka.co – Akademisi Universitas Lampung Yusdianto menyatakan bahwa pembentukan pansus DPRD kLampung mengenai money politic keliru dan terlalu baper. Menurutnya, Bawaslu Lampung dibentuk berdasarkan UU No 15 tahun 2011 dan memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya dalam pengawasan. “DPRD Lampung menjalankan tugasnya harus sesuai dengan UU No 23 tahun 2014. Dewan …
Baca Selengkapnya -
3 Juli
Pemprov Minta Penerima Bantuan PBI Tepat Sasaran, Tahun Ini Ada Penambahan 54 Ribu Peserta
Bandarlampung,mediamerdeka.co- Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD dapat tepat sasaran, terutama kalangan masyarakat kurang mampu. Pada APBD Perubahan ini akan ada penambahan 54 ribu peserta. Hal tersebut diungkapkan Pj. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis dalam rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) …
Baca Selengkapnya -
3 Juli
Pemprov Lampung Respons Cepat Pencegahan Campak dan Rubella
Bandarlampung,mediamerdeka.co- Pemerintah Provinsi Lampung merespons cepat pencegahan penyakit campak dan rubella dua. Respons ini menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 yang telah diimplementasikan melalui Peraturan Gubernur Lampung No. 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Lampung dan Keputusan Gubernur Lampung No. G/487/V.02 tentang …
Baca Selengkapnya -
3 Juli
Seno Aji : Issue Money Politik Muncul Karena kekecewaan Para Cagub yang Kalah
Bandar Lampung,mediamerdeka.co- Masif dan tersistemnya gerakan unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok mengatasnamakan Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) dan elemen lain baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta disinyalir merupakan gerakan yang sengaja diciptakan oleh pasangan Calon Gubernur yang kalah mengikuti kontestasi pilgub Lampung 2018 atau perolehan suaranya …
Baca Selengkapnya -
3 Juli
Dalam Rakor PJB, Pemprov Optimistis e-Planing dan e-Budgeting Bisa Diterapkan Tahun 2019
Bandarlampung,mediamerdeka.co- Pj. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis berharap perencanaan secara online pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ) yang disebut e-planning dan e-budgeting yang sudah mulai diterapkan di Provinsi Lampung tahun 2019. “Kita berharap di 2019 seluruhnya sudah terintergrasi e-planing dan e-budgeting, sehingga perencanaan di masing-masing daerah sudah menerapkannya, ujar Hamartoni …
Baca Selengkapnya -
3 Juli
Anggota DPRD Lamteng Didakwa KPK Terima Suap Rp 1 Miliar
Jakarta,mediamerdeka.co -Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, mendakwa anggota DPRD Lampung Tengah Ruslianto menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Bupati Lamteng Mustafa, dan Taufik Rahman selaku Kepala Dinas Bina Marga setempat. “Telah melakukan atau turut serta melakukan menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 1 miliar,” kata …
Baca Selengkapnya