Bandarlampung, Mediamerdeka.co-– Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya melalui Program Studi Akuntansi menggelar kuliah praktisi dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Minggu, (19/7/20).
Kuliah praktisi dengan materi Peran Akuntansi dalam Manajemen Keuangan Daerah diisi oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi II Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Nurul Anwar, S.E., M.Sc. Adapun peserta merupakan mahasiswa/I Prodi Akuntansi IIB Darmajaya.
Dalam paparannya, Nurul Anwar mengatakan manajemen keuangan daerah dalam pemerintahan merupakan keseluruhan atas pengelolaan anggaran yang dikeluarkan. “Tujuannya adalah nanti dalam manjemen keuangan terdapat banyak tools yang digunakan untuk penyusunannya,” ungkapnya.
Menurutnya, untuk laporan keuangan dalam hal ini pemerintah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik. “Karena untuk keuangan daerah juga akan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Ketika laporan keuangannya baik maka akan mendapatkan apresiasi opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” ujarnya.
Nurul menerangkan bagaimana juga laporan keuangan dapat baik dengan memenuhi semua yang telah menjadi unsur pelaporan.
“Dalam hal ini akuntansi, sudah pada mengetahui semua unsur dan komponen dalam pelaporan keuangan yang baik. Jadi harus dilaporkan secara benar,” tuturnya.
Sementara, Ketua Program Studi Akuntansi IIB Darmajaya, Anik Irawati, S.E., M.Sc., mengatakan Kuliah Praktisi merupakan bagian dalam kurikulum Kampus Merdeka. “Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari tenaga pengajar di kampus tetapi juga langsung menerima materi terapan dari stakeholder terkait,” ungkapnya.
Kedepan juga akan terus ditingkatkan untuk pembelajaran yang melibatkan praktisi sebagai materi perkuliahan terutama yang berkaitan langsung dengan disiplin ilmu dan materi kuliah.
“Dengan adanya kuliah praktisi ini juga membuat mahasiswa mengetahui langsung materi yang selama ini juga telah didapatkan oleh tenaga pengajar. Mereka lebih memahami secara langsung oleh pengambil kebijakan dalam penerapan manajemen keuangan daerah,” tutupnya.(humas IBI)