MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Bandarlampung (Mediamerdeka.c0) – Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Lukmansyah mengatakan bahwa selama pandemi COVID-19, belum ada pengaduan pelanggaran hak pekerja dari para pekerja.
“Seharusnya ada laporan dari pekerja bila ada perlakukan dari perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun saat ini belum ada pengaduan,” ujar Lukmansyah di Bandarlampung, Rabu (06/05)
Ia mengatakan, bagi pekerja yang haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan, atau mengalami perlakuan tidak sesuai perundang-undangan diminta untuk segera melaporkan.
“Kami minta para pekerja untuk melakukan pengaduan bila mengalami perlakuan yang tidak sesuai aturan, pengaduan dapat dilakukan melalui kabupaten/kota, namun memang hingga saat ini belum ada laporan mengenai hal ini,” ucapnya.
Selama pandemi COVID-19 tercatat ada sebanyak 3401 pekerja di Provinsi Lampung telah dirumahkan, sedangkan 74 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja.
“Update terakhir pada tanggal 5 Mei 2020 kemarin terdata sebanyak 3401 orang pekerja dirumahkan dan 74 pekerja di PHK,” ujarnya.
Menurutnya, Kota Bandarlampung dan Kabupaten Lampung Tengah memiliki data tertinggi jumlah pekerja yang dirumahkan.
“Kota Bandarlampung menurut pendataan ada 1.323 orang dirumahkan, Kabupaten Lampung Tengah 1140 pekerja, kami telah mendata semua pekerja berdasarkan kategori pekerja formal yang di PHK atau dirumahkan dan kategori pekerja informal yang di PHK atau dirumahkan,” katanya.
Ia mengatakan, meski di sejumlah kabupaten/kota telah ada pekerja yang dirumahkan atau di PHK, namun ada juga sejumlah kabupaten yang belum ada pekerja yang mengalami PHK atau dirumahkan.
“Ada sejumlah kabupaten yang belum memiliki pekerja yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja, seperti Kabupaten Lampung Barat, Pringsewu, Tulang Bawang, serta Tulang Bawang Barat,” ujarnya.
