MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Bandarlampung (MM) – Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung mendapatkan kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran menyusul opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 14 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Selain itu dalam kurun waktu setahun kebelakang, kami juga telah berhasil meraih peringkat pertama implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK),” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing, pada peringatan HUT ke-78 Kemenkumham di Bandarlampung, Senin (21/08)
WTP lanjutnya, merupakan penghargaan yang didapat karena memenuhi ketentuan dan peraturan, yang berlaku.
Menurutnya, mendapatkan penghargaan WTP ini bukan juga atas hasil penyerapan yang terbaik. “Jadi, selain peraturan, tentunya WTP didapat karena memberikan laporan keuangan tepat waktu,” ujarnya.
Di sisi lain ia menjelaskan Kemenkumham juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian PAN-RB atas sinergitas penerimaan calon ASN dan tata kelola sekolah kedinasan yang informatif untuk pertama kalinya, raihan penghargaan sebagai badan publik yang informatif, dan penghargaan penerapan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atas 26 layanan publik yang dimiliki.
Untuk mempertahankan penghargaan tersebut, Sorta mengimbau jangan ada lagi penyalahgunaan tugas dan wewenang, tidak ada perilaku pegawai yang melanggar disiplin kode etik, dan melanggar hukum.
Selain itu ia mengimbau para Insan pengayoman harus meningkatkan kemampuan dan kompetensi masing-masing individu dan mempublikasikan serta glorifikasi berbagai capaian dan prestasi instansi guna meraih kepercayaan publik.
Dalam kesempatan itu Sorma meminta untuk mempersiapkan transisi dari pandemi menuju endemi; menyelesaikan tahun anggaran 2023 dengan baik, kelola keuangan secara tertibm efisien, efektif, dan bertanggung jawab; mempersiapkan lebih baik lagi dalam rangaka Rencana Kerja tahun 2024.
Kemudian cermat dalam bekerja, melakukan pengawasan pengendalian di jajarannya, teruslah saling mengingatkan untuk selalu taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan; menjaga netralitas aparatur Kemenkumham demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa khususnya saat memasuki tahun politik dan pelaksanaan Pemilu 2024. (ant)
