MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Batam ( Mediamerdeka)—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau Samsat seluruh Indonesia terus mengoptimalkan pelayanannya kepada masyarakat. Mengingat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan sektor potensial dalam mendulang pendapatan daerah. Samsat diharapkan dapat melakukan inovasi dan terobosan pelayanan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni pada Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun 2021 di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (8/12/2021).
“Samsat harus menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu dari pusat hingga daerah. Rekonsiliasi database antara pemda dan korlantas juga penting dilakukan, sehingga akuntabilitas data jumlah kendaraan aktif, PKB, dan BBN-KB dapat terwujud,” imbuh Mendagri.
Mendagri menambahkan, Tim Pembina Samsat di tingkat pusat dan daerah perlu dilembagakan secara formal, di samping membentuk sekretariat bersama. Selanjutnya, rapat koordinasi pembina Samsat tingkat nasional dapat diadakan 6 bulan sekali.
Selain itu, penting juga untuk melaksanakan analisa dan evaluasi pelayanan Samsat yang diadakan minimal 2 kali dalam setahun. Di sisi lain, dukungan sumber daya manusia (SDM) pelaksana yang andal dan peningkatan kapasitasnya juga harus diperhatikan.
“Semua langkah ini dilakukan agar pendapatan PKB dan BBN-KB bisa optimal serta masyarakat dapat terlayani dengan cepat dan mudah,” ujar Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional. Menurutnya, agenda tersebut penting karena dihadiri tim pembina Samsat Nasional, Dirlantas Polda, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Kabapenda) Provinsi, dan Kepala Cabang PT Jasa Raharja seluruh Indonesia, serta melibatkan stakeholder terkait lainnya.
“Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat menyamakan persepsi dari berbagai pihak guna mengatasi permasalahan, sehingga menghasilkan solusi maupun keputusan yang tepat,” pungkasnya.
Puspen Kemendagri
