Bandarlampung, Mediamerdeka.co—-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengawal pelaksanaan pilkada serentak bulan Desember mendatang, bebas dari pratik korupsi kolusi dan nepotisme.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Komjen Pol.Firli Bahuri pada rakor pencegahan korupsi dan pilkada bersih dengan seluruh kepala daerah Provinsi Lampung. Rakor berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (6/8/2020).
“Kita akan hadir dan mengawal pilkada serentak. Kita juga akan mengumpulkan seluruh calon kepala daerah yang sudah ditetapkan,” tegas Komjen Pol. Firli Bahuri.
Selain itu, KPK juga akan melakukan pertemuan dengan KPU, Bawaslu, dan Mendagri. “Kita ajak dan buat pakta integritas agar tidak terjadi money politics, dan pilkada berjalan adil, jujur, jauh dari kecurangan, sehingga pilkada dapat menghasilkan para pemimpin daerah yang bisa membawa dan mewujudkan tujuan negara kita,” terangnya.
Terkait pemberantasan korupsi, Firli menyampaikan tiga strategi pendekatan. Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat untuk membentuk mindset segenap eksponen bangsa (individu) agar terbebas dari perilaku koruptif. Kedua, pendekatan pencegahan dengan cara perbaikan, penguatan hingga membangun sistem.
“Ketiga, pendekatan penindakan, dengan penegakan hukum yang tegas dan efektif, dapat menimbulkan kesadaran untuk taat, patuh pada hukum,” jelasnya.
Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa seseorang melakukan tindak pidana korupsi.
“Ada beberapa faktor seseorang melakukan korupsi di antaranya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, hukum yang rendah, dan kelemahan sistem,” ungkapnya.
Untuk itu, Firli mengajak semua pihak bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi. “Mari bersama-sama melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ajaknya.
Pada kesempatan itu juga, Firli juga mengingatkan agar tidak ada penyimpangan penggunaan dana penangulangan Covid-19. “Ingat, tindak korupsi yang dilakukan dalam suasana bencana seperti Pandemi Covid-19, maka ancaman hukumannya adalah pidana mati. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegasnya.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan terimakasih dan selamat datang di Lampung kepada Ketua KPK beserta rombongan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan terimakasih dan selamat datang di Tanah Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai kepada Ketua KPK RI beserta rombongan,” kata Gubernur Arinal.
Gubernur berharap hal ini makin memantapkan proses Pencegahan Korupsi dan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati /Walikota pada tanggal 9 Desember 2020.
.
Menurut gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mencegah terjadinya korupsi dengan melakukan pendampingan dan pengawasan secara terus menerus melalui Inspektorat. Pengawasan dilakukan terhadap program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung meliputi: pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
“Alhamdullilah Pemerintah Provinsi Lampung mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung selama enam tahun berturut–turut,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini, lanjut gubernur, tentunya membutuhkan perhatian semua pihak terkait penanggulangan wabah Covid-19. Semua pihak dituntut untuk tetap melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap masyarakat serta meningkatkan pelayanan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
“Berkaitan dengan hal tersebut kepada semua pihak diminta untuk tetap mentaati rambu-rambu yang telah ada sehingga pilkada bersih, bermartabat dan berintegritas dapat dilaksanakan dengan lancer,” kata.
Gubernur Arinal juga mengatakan, pemprov bersama seluruh dtakeholder bersinergi melakukan segala upaya untuk mencegah dan menekan penyebaran covid-19 melalui program program bantuan sosial yang di dampingi dan diawasi oleh ispektorat dan BPKP.
Hal itu guna mencegah penyelewengan dana bansos.
“Alhamdulillah Provinsi Lampung mendapatkan Apresiasi dari Pemerintah Pusat sebagai salah satu Provinsi terbaik dalam menekan dan mencegah penyebaran COVID-19 dan Ketahanan Pangan tetap terjaga,” ungkapnya.
Rakor tersebut juga dihadiri jajaran forum komunikasi pimpinan daerah setempat.(Adpim)