MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Lamteng, media-merdeka.- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mengajak 33 pejabat perencanaan dan keuangan membangun kolaborasi dengan Banyuwangi.
Para pejabat tersebut berasal dari sebelas daerah se-Indonesia dengan rincian sembilan kabupaten termasuk salah satunya Lampung Tengah, satu kota, dan satu Provinsi. Tujuan kegiatan ini untuk melihat pengelolaan keuangan di Kabupaten Banyuwangi.
“Kami membawa daerah-daerah ke Banyuwangi melihat pengelolaan keuangan. Mulai aspek pendapatan, perencanaan, penganggaran, hingga optimalisasi program. Termasuk aplikasi-aplikasi yang sudah sangat advance seperti e-planning, e-village budgeting, e-monitoring system,” kata Dr Sugiarto dari DJPK Kemenkeu yang juga ketua rombongan ini.
Menurut Sugiarto, Sistem ini bisa mengontrol perencanaan program kegiatan hingga pelaksanaannya, sehingga pengelolaan keuangannya sangat transparan.
“Pengelolaan keuangan di Banyuwangi telah terintegrasi dengan baik dalam sebuah sistem informasi perencanaan keuangan daerah,” kata Sugiarto.
Selain belajar tentang pengelolaan keuangan, lanjut dia, mereka diajak belajar tentang inovasi pelayanan publik yang ada di Banyuwangi. Khususnya, tentang inovasi pengembangan potensi ekonomi daerah.
”Banyuwangi ini bagi kami contoh yang baik bagaimana daerah mengembangkan daerahnya. Semua program pembangunannny sangat terukur, inovasi yang dilakukan juga fokus pada target kinerja sehingga membawa hasil pada kinerja pembangunannya. Makanya kami pilih Banyuwangi supaya 11 daerah ini bisa membuat perubahan positif di wilayahnya usai dari sini,” ujar Sugiarto.
Rombongan tersebut berada di Banyuwangi selama dua hari. Mereka mengunjungi pusat infomasi pemerintahan yang berada di Lounge Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik pertama di Indonesia yang dikembangkan pemerintah kabupaten, dan sejumlah desa yang bertransformasi menjadi Smart Kampung.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berterima kasih atas kesempatan yang diberikan ke daerahnya untuk berbagi pengalaman mengelola keuangan.
“Inilah bentuk kolaborasi antardaerah bersama Kemenkeu,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kami percaya ke depan desa adalah ujung tombak pelayanan pemerintahan, maka pengelolaan keuangan di desa juga harus dilakukan dengan baik, juga terukur.
“Upaya mendorong pengelolaan keuangan yang terintegrasi juga dilakukan di tingkat pemerintahan desa lewat program e-village budgeting dan e-monitoring system,” tambah Anas. (*)
