MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Bandarlampung (MM)- Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, mengadakan Pelatihan Kesiapsiagaan Teknis Insiden Keamanan Siber (Cyber Security Exercise Technical) lanjutan bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 di Hotel Horison, Kamis (21/9/2023).
Acara yang mengusung tema “Simulasi Penanganan Insiden Siber Situs Judi Online” ini dibuka langsung oleh Sektetaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Fahrizal mengatakan perkembangan teknologi yang sangat cepat di era ini akan menimbulkan suatu ancaman yang tinggi bagi masyarakat yang salah satunya adalah judi online.
Guna menghadapi ancaman atau cyber crime tersebut, ia mengatakan bahwa pemerintah dan pihak terkait harus dibekali dengan keterampilan atau kompetensi dalam bidang kemanan siber (Cyber Security).
“Maka kita harus memiliki kompetensi yang mumpuni agar kita mampu masuk ke dalam sistem,” ujarnya.
Sekdaprov Fahrizal berpendapat Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Pemerintah Daerah tentunya memiliki kemungkinan dari serangan siber.
Menurutnya, hal ini tentunya dapat merugikan, baik bagi Pemprov Lampung sebagai Pemerintah Daerah selaku penyelenggara SPBE maupun bagi masyarakat atau para stakeholder.
Lebih dari itu, Sekdaprov Fahrizal juga mengatakan bahwa di era ini masyarakat dan pemerintah sedang dihadapkan dengan ancaman peretasan data pribadi.
Untuk itu ia menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga dengan baik data pribadi masing-masing dan tidak membiarkan orang asing mengakses Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar tidak disalahgunakan.
Sekdaprov Fahrizal berharap dengan adanya pelatihan ini menjadi kesempatan bagi seluruh peserta untuk mengambil manfaat dan pelajaran sehingga bisa menjadi modal ilmu pengetahuan.
“Agar kita mengerti bagaimana cara-cara, bagaimana metodeloginya yang diperlukan supaya kita terhindar dari serangan-serangan hacker yang dimana-mana terus mengintai kita,” pungkasnya.
Sekretaris Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Elip Heldan dalam laporannya mengatakan pelatihan ini dilatar belakangi akibat makin maraknya peretasan data yang menjadi bagian perhatian bagi pemerintah.
Menurutnya, hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi peretasan data dan perlindungan data tersebut yang bisa disalahgunakan.
“Kita tahu yang masih marak dan diretas keseluruh akses dari pemerintah maupun non-pemerintah yaitu judi online, kondisi inilah yang melatar belakanginya,” ujarnya.
Elip mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam mengelola insiden siber secara cepat, tepat, efektif dan mandiri oleh organisasi melalui identifikasi pengukuran dan mitigasi resiko serta meminimalisir dampak yang terjadi akibat insiden siber.(Adpim)
