Bandarlampung, mediamerdeka.co- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Rapat secara alui rirtual zoom yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto itu berlangsung dari ruang command center, kantor dinas kominfo setempat, Selasa (6/10/2020).
Pada rakor tersebut, sekdaprov mengatakan, untuk mencapai target dan sasaran
program penanggulangan kemiskinan diperlukan sinergi seluruh jajaran.
“Program penanggulangan kemiskinan ini, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangn kemiskinan. Karena itu, diperlukan sinergi dari seluruh jajaran pemerintah daerah,” kata sekdaprov.
Dia menerangkan, batuan sosial dampak covid-19 juga masuk dalam kategaron program penanggulangan kemiskinan.
Adapun program bantuan yang telah digelontorkan selama pandemi covid-19: bantuan sosial berupa paket sembako yang dikucurkan sejak awal masa pandemi. Bantuan sosial tunai yang sama dengan bantuan sembako. Program ini juga dikucurkan sejak awal pandemi covid-19.
Ketiga, BLT Dana Desa. Pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana desa (ADD) untuk BLT ini demi menghadapi dampak ekonomi pandemi covid-19,
Keempat, listrik gratis. Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak Pandemi Covid-19.
Kelima, Kartu Prakerja. Kartu Prakerja dirilis pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran.
Bukan hanya itu pemerintah juga memutuskan untuk mengucurkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta.
Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5 juta.
Pemerintah siapkan anggaran Rp37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji ini. Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Pembayarannya dilakukan selama dua tahap atau Rp1,2 juta setiap penyaluran. Terakhir pemerintah mengucurkan bantuan para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT). Skemanya, yakni kucuran bantuan modal usaha Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening. (**)