MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Media merdeka.co- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera merumuskan konsep pembangunan Kota Baru di Wayhui, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Konsep diselaraskan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim.
“Insya Allah Senin depan kita akan rapat bersama instansi terkait seperti Bappeda, staf ahli untuk merumuskan konsep pembangunan kota baru yang nantinya disampaikan ke pak Gubernur Lampung Arinal Djunaidi,” kata Plt. Karo Perlengkapan Meydianra Eka Putra, Jumat, (21/6).
Secara garis besar, tanah seluas 1.308 hektar di Kota Baru, milik pemprov Lampung. Rencananya, lahan seluas 450 hektar dibangun perkantoran.
Kemudian lahan sisanya, kata dia, pihaknya akan menggandeng beberapa univesitas yang ingin menambah gedung, seperti Unila dan UIN.
Selain itu, dalam Masterplan ini nantinya lengkap dengan kontur adanya hutan kota, mengingat Kota Baru berbatasan dengan wilayah register.
“Jadi, ada pesan khusus di sana ketika adanya hutan kota dan lahan register. Selain menjadi paru-paru kota, lahan disana bisa jadi grand city
sebagai salah satu destinasi wisata.
Dengan harapan agar jangan sampai ketika memasuki hari libur, Kota Baru menjadi jadi kota hantu,” katanya.
Ia berpendapat, perpindahan sistim pemerintahan ini akan mengurai kemacetan sekaligus adanya pemerataan pembangunan.
“Ini pendapat saya secara pribadi.
Selain mengurangi kemacetan, juga adanya pemerataan pembangunan,”ujarnya.
Untuk pembiayaan, ia mengaku pemprov Lampung memiliki dana sekitar Rp800 juta untuk merancang masterplan.
“Dananya sudah dikita lengkap dengan masterplan dan kontur agar jangan sampai kebanjiran dan sebagainya. Ketika masterplan ini lengkap, nanti akan saya laporkan ke pak gubernur Arinal,” ujarnya.
Untuk infrastruktur, kata dia, Kota Baru sudah memiliki gardu induk listrik. Untuk infrastruktur jalan, kondisi jalan yang telah dibangun beberapa waktu lalu kembali mengalami rusak di beberapa titik.
“Rencananya tahun ini sudah ada perbaikan jalan dari dinas Pekerjaan Umum (PU) menuju Kota Baru,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya akan menunggu arah kebijakan dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, apakah pembangunan Kota Baru ini masuk ke dalam skala prioritas atau tidak, mengingat saat ini Lampung mengalami defisit mencapai Rp 1,7 triliun.
“Dalam waktu dekat, saya akan laporkan ke pak Gubernur Arinal apakah pembangunan Kota Baru ini masuk skala prioritas atau tidak, apalagi saat ini provinsi Lampung lagi efisiensi anggaran untuk menutupi desifit,” jelasnya.(rls/hel)
