MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Bandarlampung (MM)- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Lampung mencatat realisasi belanja negara hingga Juni 2023 mencapai Rp13,98 triliun.
“Serapan APBN ini memang telah menjadi isu nasional, dan di Provinsi Lampung sejak awal tahun hingga pekan keempat Juli 2023 selalu menjadi yang tertinggi di regional Sumatera,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin di kantornya, Selasa (01/08/23)
Ia mengatakan kinerja APBN hingga 30 Juni 2023 menunjukkan perkembangan yang positif dimana untuk belanja negara sebesar Rp13,98 triliun, atau 46,13 persen dari pagu anggaran sebesar Rp30,32 triliun.
“Dalam serapan belanja negara ini kontribusi terbesar berasal dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencapai Rp3,82 triliun atau 40,94 persen dari pagu anggaran sebesar Rp9,32 triliun,” katanya.
Dia melanjutkan untuk serapan BPP tersebut tumbuh 17,42 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya Rp3,24 triliun.
“BPP memberikan stimulus perekonomian sekaligus menjaga daya beli masyarakat Lampung, sebab 22,68 persen dari BPP atau bila dikonversi Rp872,02 miliar merupakan belanja untuk program prioritas nasional yang menyentuh langsung kepentingan publik dan berdampak pada masyarakat,” ucapnya.
Ia menjelaskan untuk realisasi BPP lainnya yakni belanja pegawai sebesar 51,60 persen, belanja barang 39,21 persen, belanja modal 8,73 persen, dan belanja bantuan sosial sebesar 0,45 persen.
“Dalam hal ini belanja barang memiliki pertumbuhan belanja yang paling tinggi yakni dengan persentase 37,38 persen (yoy), sedangkan belanja modal mengalami penurunan 10,71 persen,” tambahnya.
Selanjutnya untuk transfer daerah dan dana desa (TKDD) dari pagu Rp20,99 triliun realisasinya Rp10,16 triliun.
“Oleh karena itu kami mendorong kepada seluruh satuan kerja agar dapat melakukan percepatan pelaksanaan anggaran di periode berikutnya, terkhusus untuk belanja modal,” ucap dia.
