Bandarlampung (Mediamerdeka.co)- Di masa pandemi Covid-19 yang meresahkan masyarakat dan membuat ekonomi lemah ternyata dibalik itu semua ada saja para oknum pejabat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkaya diri diantaranya terkait penyaluran bantuan sembako, dengan serakahnya per item pembelian bantuan sembako tersebut di Mark Up, Kamis (11/6).
Padahal bantuan sembako masa pandemi Covid-19 tersebut dananyapun dari uang rakyat bukan dari uang pribadi oknum pejabat tersebut.
Belum lagi bantuan-bantuan sembako dari pihak pengusaha ataupun swasta berupa uang maupun barang yang tidak jelas bentuk dan alirannya.
Hal ini seperti temuan adanya dugaan pejabat di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung yang melakukan mark-up harga pembelian barang sembako bantuan bencana Covid-19 tahun 2020 yang dianggarkan mencapai Rp9,8 miliar.
Untuk diketahui Biro Kesra Pemrov Lampung mendapat dana proyek pengadaan bantuan sembako Covid-19 tahun 2020 senilai Rp9.8 miliar, untuk bantuan sembako kepada sekitar 98 ribu warga yang tersebar di 14 kabupaten/kota se Lampung.
Dari anggaran Rp9,8 miliar Biro Kesra sudah mencairkan dana sekitar Rp4,9 miliar, dengan peruntukan sembako kepada 49 ribu warga yang sudah disalurkan sejak Bulan Mei-Juni 2020.
Anggaran bantuan sembako tahap kedua sampai saat ini masih dalam proses.
Hasil investigasi dan laporan wartawan, penyalahgunaan dana bansos yang patut diduga melibatkan kepala biro Kesra Drs. Ratna Dewi., MM, modusnya menggelembungkan harga atau mark-up harga barang-barang sembako yang dibeli.
Barang-barang yang dibeli tersebut ada enam item yakni ; beras, minyak goreng, gula, kecap, teh kotak, dan plastik kemasaan untuk membungkus sembako.
Dan patut diduga semua harga barang yang dibeli harganya diatas harga standar pasaran.
Berdasarkan investigasi daftar harga paket bantuan sembako Covid-19 Biro Kesra rinciannya, beras sebanyak 5 kg dengan harga Rp9.775 per Kg, minyak goreng 1 liter seharga Rp11.000, Gula pasir 1 kg seharga Rp17.975, Teh 1 kotak Rp5.800, kecap 1 botol Rp7.100, dan plastik/packing 1 buah seharga Rp9.250.
Dari anggaran tersebut ditemukan fakta, untuk beras medium 5 kg dibelanjakan beras merk kepala cap Kembang Ramos Setra dengan harga Rp48.875 ribu untuk 5 kg, padahal harga beras medium dengan merek sejenis pasarannya hanya sekitar Rp 9.000 /kg, dan jika membeli dalam partai besar di agen beras masih ada potongan harga.
Artinya dari item barang beras saja Biro Kesra sudah ada selisih harga dan keuntungan dari diskon yang diperoleh.
Mirisnya lagi dari ratusan ton beras yang dibelanjakan tersebut ditemukan sejumlah beras busuk di daerah Lampung Tengah sehingga dikembaikan oleh warga.
Lebih mengagetkan lagi mark-up pada pembelian packing plastik pembungkus paket sembako bantuan covid, yang dianggarkan Rp9.250 hanya untuk satu plastik. Mirisnya lagi plastik yang dibeli kualitasnya buruk dan hargnya pun jauh dari harga di pasaran.
Dari hasil temuan fakta wartawan, plastik/packing yang dibeli tak ubahanya seperti plastik kresek, perbedanya hanya dilabeli tulisan paket bantuan sembako covid 19 ditambah logo pemrov Lampung.
Padahal hasil penelusuran wartawan dipasaran packing /plastik sejenis harganya berkisar Rp 6.500 –Rp 10 ribu per /pack dengan isi 100 unit. Artinya ada selisih yang cukup mencolok dari item pembelian packing tersebut.
Belum lagi markup pada pembelian gula dan minyak goreng, kesemuanya jauh dari harga di pasaran.
“Kalau saya lihat harganya sih jauh di atas harga pasaran. Apalagi kalau beli banyak pasti dapat diskon. Kita sama-sama tahu ajalah,” ujar Indra pedagang sembako di daerah Pasir Gintung.
Berikut fakta hasil temuan wartawan terkait item barang- barang paket bantuan sembako covid 19 yang dibeli biro Kesra lainnya yakni Minyak Goreng 1 liter merek fortune, Gula pasir 1 kg merek PSMI, Teh 1 kotak Merek sari wangi, dan Kecap 1 botol.
Sementara Kepala Biro Kesra Provinsi Lampung, Dra Ratna Dewi yang dikonfirmasi wartawan mengaku beleum mengetahui terkait dugaan penggelembungan harga dalam pemebelian paket sembako bantuan bencana covid- 19 tersebut.
Ratna mengaku masih akan mengecek kepada PPTK kegiatan pengadaan sembako bencana covid 19 tahun 2020 di bironya. “Saya belum tahu itu, nanti saya akan cek dulu, ke PPTKnya, karena saya tidak tahu,” kata Ratna saat dihubungi wartawan. (ron)