MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
BANDAR LAMPUNG-Dihari pertama masuk kerja liburan panjang lebaran tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, banyak penumpukan tenaga honorer, seperti halnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.
Entah itu eksodus ataupun ada dugaan
pengkondisian lantaran oknum hingga titipan para pejabat kembali menjadi sorotan yang perlu disikapi hal tersebut, bahkan terisi dihampir rata-rata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
” Jika hal itu terjadi, bagaimana reckruitmennya dan bagaimana nasib mereka (tenaga honorer,red), bagaimana penataan dalam penempatan tugasnya (SPT), dan gaji mereka,” ujar Ketua APKAN RI, Provinsi Lampung, Fitri Andi, kepada awak media, Selasa (11/06/2019).
Menurutnya, masalah tenaga honorer itu segera ditindaklanjuti apa pun bentuknya karena tenaga honorer ini merupakan bagian dari aparatur harus disikapi.
” Ending nya mau dikemanakan nasib mereka (tenaga honorer,red) itu, jangan sampai mereka lepas tanggungjawab,” ujar Andi.
Terlebih, lanjut Andi, dalam hal ini yakni BKD harus insten menelaah kembali persoalan pegawai honorer tersebut yang seharusnya perencanaannya jelas dan matang terhadap reckruitmen tenaga honorer ini.
” Hal ini terjadi bagaimana dan dimana mereka harus dipetakan dan penempatannya agar menjadi lebih baik langkah kedepannya,” ucap Andi.
Ketua APKAN RI mendesak BKD harus ikut bertanggungjawab terhadap persoalan itu dan ikut menyelesaikan permasalahan tenaga honorer tersebut.
” Apalagi sampai-sampai tidak digaji, karena mereka sebenarnya sudah melakukan reckruitmen berarti mereka sudah ada anggaran, tinggal bagaimana caranya mereka menyikapi anggaran untuk itu,” jelasnya.
Tapi, ujar Andi, jangan sampai mengorbankan nasib tenaga honorer dan jangan sampai mereka sudah dilibatkan, sudah bekerja, tapi tidak dihargai, bahkan tidak juga digaji, ataupun mereka dipermainkan, dan sebagainya.
“Itu satu bentuk ketidak komitmennan pemerintah daerah terhadap tenaga honorer, karena bagaimanapun juga tenaga honorer merupakan bagian aparatur juga,” ujarnya.
Namun demikian, tambah Andi, dalam rekruitmen itu semestinya berdasarkan kebutuhan di daerahnya melalui seleksi disesuaikan keperluan dalam penuhi kebutuhan tenaga honorer.
” Rekruitmennya itu harus ada barometer dan terukur, tidak asal main comot, masukin, sehingga kapasitas sumberdaya tenaga honorer itu harus benar-benar jelas dan harus siap bekerja sesuai dengan kebutuhan maupun pendidikannya,” tutupnya. (dn/red)
