Ruwai Jurai

Penerimaan Siswa Biling SMPN 29 Kocok Bekem

Bandarlampung,mediamerdeka.co- Penerimaan siswa bina lingkungan (biling) SMPN 29 Bandarlampung tidak transparan dan diduga tebang pilih alias kocok bekem sehingga mengacuhkan aturan program billing yang dicanangkan Walikota Bandar Lampung. Dikatakan Toni Bakri, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pembangunan Lampung (Gamapela), bahwa adanya penerimaan siswa di SMPN rentan dengan pelanggaran aturan program Walikota …

Baca Selengkapnya

Pemprov Lampung Beri Jaminan Pada 26 Jenis Penyandang Masalah Sosial

Bandarlampung,mediamerdeka.co-  Pemprov Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung memberikan jaminan kepada 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terkait hak-haknya. PMKS berkesempatan sama meningkatkan hidupnya, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak. Hal itu diungkapkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Hery Suliyanto saat membacakan …

Baca Selengkapnya

Peningkatan Kinerja Pemprov Lampung Raih Peringkat ke 3 se- Sumatera

Bandar Lampung,mediamerdeka.co- Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Lampung raih peringkat ke-3 se- Sumatera dan peringkat ke-12 secara nasional. Pemeringkatan tersebut dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Keberhasilan ini tidak luput dari dukungan Tim Nasional Evaluasi Kinerja …

Baca Selengkapnya

Sosiolog Abdul Syani: Pansus DPRD Jangan Rusak Piil Pesenggiri Rakyat Lampung

Bandarlampung,mediamerdeka.co- Upaya elit politik dari partai-partai politik di nasional untuk menolak hasil Pilkada Lampung 2018 dipastikan akan memecah belah persatuan dan persaudaraan rakyat Lampung yang akan berujung pada konflik. Oleh karena itu sudah saatnya rakyat Lampung menegakkan kembali piil pesenggiri yaitu kehormatan yang menjadi pedoman hidup berbasiskan adat istiadat rakyat …

Baca Selengkapnya

Barisan Rakyat Peduli Lampung Kawal Penyelenggara Pilgub Lampung Bekerja Optimal

Bandarlampung,Mediamerdeka.co- Masa Barisan Rakyat Peduli Lampung melakukan aksi bersama ke Bawaslu dan KPU Lampung. Intisari rangkaian aksi adalah memberikan dorongan agar Komisi Pemilihan Umum Lampung dan Bawaslu Lampung bekerja sesuai konstitusi dan rakyat Lampung tidak terpancing atas wacana gaduh yang berasal dari isu politik yang tak jelas kebenarannya. Ica Novita, …

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Arinal-Nunik : Laporan Pelapor Sudah Dinyatakan Tidak Memenuhi Unsur

Bandar Lampung,mediamerdeka.co-  Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur Lampung dan Calon Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi-Chusnunia menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir sudah muncul dimedia bahwa laporan pelapor sudah banyak dinyatakan tidak memenuhi unsur oleh panwas wilayah setempat. Andi Syafrani mengatakan pelaporan yang dilakukan oleh pelapor telah banyak dinyatakan tidak memenuhi …

Baca Selengkapnya

Surat Pengajuan Blacklist PT Bentang Kharisma Karya Diduga Mandek di Meja Kadis

Bandar Lampung,mediamerdeka.co- Pasca pemutusan kontrak terhadap PT Bentang Kharisma Karya terkait sanksi blacklist (daftar hitam) adanya dugaan bermasalahnya pembangunan menara masjid Al Furqon, hingga memasuki 7 bulan ini nama perusahaan itu belum juga tercantum dalam daftar hitam situs resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Diduga surat pengajuan sanksi blacklist …

Baca Selengkapnya

DPRD Akan Bentuk Pansus, Yusuf Kohar: ‘Terserah’

Bandarlampung,mediamerdeka.co- Wakil Walikota Bandarlampung Yusuf Kohar menanggapi santai soal upaya adanya pembentukan panitia khusus (pansus) di DPRD setempat yang diusulkan oleh dua anggota komisi 1 DPRD terkait polemik pengangkatan para pejabat berstatus pelaksana tugas semasa Plt Walikota M Yusuf Kohar. “Mau pansus atau pensos, terserah saja. Pokoknya, nak (mau) pansus …

Baca Selengkapnya

DPRD Bentuk Pansus Money Politic, Ancaman Pidana Menanti!

Bandar Lampung,mediamerdeka.co-  Pengajar Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung menyatakan bahwa pembentukan pansus money politic oleh DPRD tidak memiliki turunan hukum dan terancam pidana. Hal ini disampaikan Satria Prayoga, S.H., M.H. saat dihubungi Rabu, 4 Juli 2018. “Aspek hukum (pembentukan pansus, ed) tidak ada turunan hukumnya. Itu suatu perbuatan melawan hukum,” …

Baca Selengkapnya