MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Bandarlampung,mediamerdeka.co- Lama senyap dari jagat berita, hentak isu rencana pemindahan ibu kota negara yang sepanjang tahun lalu jadi tajuk media, sejenak muncul lagi dengan narasi tunggal bahwa kelanjutannya akan diputuskan pemerintah pasca-Pilpres 2019.
Mengutip penjelasan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro seperti dilansir laman katadata.com (Jum’at, 20/7/2018), rencana tersebut baru akan dipertegas pemerintah setelah pemilu. “Mungkin setelah April 2019 keputusan jadi atau tidaknya,” demikian tegas Bambang Brodjo seperti dilaporkan katadata.com.
Disebutkan Bambang, kelanjutan program besar itu baru akan dilakukan setelah Pilpres, oleh sebab itu diperlukan kepastian siapa yang akan menentukan kebijakan ini, apakah tetap di Jakarta atau dipindahkan ke kota lain nantinya.
“Akan sangat berat bagi pemerintah memutuskan perpindahan ibu kota di tengah situasi politik, khususnya momen pemilihan kepala negara yang akan berlangsung,” ujar Bambang menyebut pertimbangannya.
Penegasan itu turut menuai respons dari para punggawa Panitia Kerja Focus Group Discussion (Panja FGD) DKI Lampung, demikian panitia ad hoc wadah barisan pendukung perjuangan kolektif pengusulan kajian ilmiah Provinsi Lampung sebagai calon alternatif lokasi ibu kota pusat pemerintahan NKRI pengganti DKI Jakarta ini memviralkan diri.
Koordinator Tim Kesekretariatan dan Manajerial Panja FGD DKI Lampung Dedi Rokhman mengatakan, pihaknya mengapresiasi penegasan sang menteri sebagai bentuk ketegasan sekaligus keseriusan pemerintah. Baik dalam mengelola manajemen isu, hingga memberi afirmasi publik terkait wacana itu.
“Kami tetap pada prinsip bahwa sebagai salah satu daerah yang menawarkan diri, mengusulkan kepada pemerintah tentang kelayakan Lampung jadi salah satu kandidat utama calon lokasi ibu kota negara, apa pun keputusannya kami berharap itulah yang terbaik. Optimis dong, harus,” sahut Dedi Rokhman bersemangat, saat dikonfirmasi redaksi melalui saluran telepon, Rabu (25/7/2018).
“Jangan ragukan konsistensi juang kami, juga 34 narasumber kajian ilmiah hasil FGD Emersia 15 Agustus dan FGD ITERA 3 Oktober 2017 yang telah kami serahkan langsung melalui tangan inisiator Panja FGD DKI Lampung Pak Andi Desfiandi ke Menteri Bambang,” kata Dedi Rokhman mendetailkan.
Mantan aktivis 1998 yang akrab disapa Dero ini berharap, bebunyian isu dari progres kemajuan tindakan nyata pemerintah mengawal program raksasa anak bangsa ini tidak dipukul mundur.
“Kita pantang setback. Maju terus. Kemajuan kualitatif yang dicapai di era Jokowi, sepanjang isu ini mengemuka sejak “Pidato Palangkaraya” Bung Karno 17 Juli 1958 sampai detik ini, harus terus kita dorong,” sambung dia.
Ulah penasaran, redaksi coba mengulik alasan di balik optimismenya itu. Mantan aktivis Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK) era 2000-2002 ini langsung menyergah. “Lho iya dong? Kami angkat topi dan berterima kasih kepada Menteri Bambang dan Presiden Jokowi.”
“Dengan tidak mengurangi rasa hormat, alih-alih mencoba ahistoris, di era Jokowi inilah himpunan isu dan daftar isian masalah wacana relokasi ibu kota negara makin tegak lurus dan terang-benderang,” sergah dia.
Lebih lanjut Dero menguraikan, beberapa kemajuan kualitatif dimaksud meliputi makin komprehensifnya detail kajian ilmiah dan basis pemetaan masalah dalam lingkup wacana, penegasan diksi “ke luar pulau Jawa” sebagai clue inti perdana calon lokasi guna mengidentifikasi visi Indonesia-sentris rezim Jokowi, serta penegasan detail kriteria elementer calon lokasi lainnya.
Disinggung ihwal Menteri Bambang sendiri yang terkesan masih menutup rapat nama kandidat terkuat ibu kota pusat pemerintahan negara pengganti DKI Jakarta, Dero justru memberi perumpamaan menarik.
“Benar, pertengahan Desember 2017 lalu kita semua sempat dibuat harap-harap cemas. Lampung yang jadi surga pembangunan lokomotif Sumatera ini ternyata tak dilirik tim survei Bappenas dan Korlantas Polri. Yang disurvei cuma delapan kabupaten/kota di tiga provinsi Pulau Kalimantan aja. Saya pernah sepuluh tahun lho mukim di sana,” tandas dia.
“Bukannya ciut, ini malah makin melecut optimisme kami, bahwa bentang spasial kawasan pesisir timur Lampung yangbluasnya tiga kali lipat wilayah Jakarta, mulai dari timur jauh di Kabupaten Mesuji hingga wilayah bagian timur Kabupaten Lampung Selatan yang kami usulkan, tak kalah seksi jadi calon lokasi,” imbuh dia, coba meyakinkan.
Dero mengumpamakan, jika mengacu statemen Menteri Bambang bahwa jadi tidaknya ibu kota pindah diputuskan usai pilpres, bisa jadi peluang Lampung justru makin besar.
“Umpamanya, pilpres nanti Jokowi menang lagi, isu ini lanjut bahkan lebih hot lagi, terus kami harap Pak Bambang tetap di Bappenas lagi, peluang Lampung ibu kota baru justru bisa lebih besar lho. Secara komparatif, tentunya dilihat dari banyak sisi ya?” ujarnya berandai.
“Seperti halnya batik Sidomukti yang bermakna harapan tertinggi dan Parang Rante yang bermakna tidak terputus, terkait isu pindah ibu kota negara ini kami pun begitu. Dan harap diingat, Pak Jokowi itu the right but unpredictable man on the right track lho. Surveinya ke Kalimantan, tetiba pada saatnya yang tepat, telunjuknya ke Lampung, gimana hayo?” pungkasnya terbahak.
Sekadar mengingatkan, setelah ramai lagi sejak awal tahun lalu, publik Lampung turut membuncah reproduksi usulan lama Kawasan Timur Lampung (Katila) sebagai calon lokasi ibu kota negara yang pernah digagas Tim Lima –kolaborasi akademisi Unila: Arizka Warganegara, Bagus Sapto Mulyono, Syafarudin Rahman, Ahmad Faisal, dan IB Ilham Malik (UBL) medio 2010.
Dibawah inisiasi Ketua Yayasan Alfian Husin, Andi Desfiandi, dan sejumlah mantan aktivis 1998 asal Lampung, kajian ilmiah berkode unik #LampungIbuKotaPemerintahanRI diseriusi dan terus bergulir hingga kini. (Red)
