MediaMerdeka Demokrasi Dalam Pemberitaan
Bandarlampung,mediamerdeka.co- Plt. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadist mengatakan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo diagendakan menjadi Keynote Speaker dan membuka secara resmi Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Darah Mita Praja Utama (FKD-MPU) ke XVIII tahun 2018, yang akan dilaksanakan di Ballroom Swiss Bellhotel, Bandar Lampung, Rabu 28 Maret 2018 mendatang. “Mendagri juga akan menyaksikan penandatangan MoU (FKD-MPU),” ujar Hamartoni saat memimpin Rapat Persiapan Penyelenggaraan FKD-MPU ke XVIII tahun 2018, di Ruang Rapat Sekdaprov, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (22/03/2018).
Dalam Rakergub FKD-MPU ini juga terdapat acara Dialog Interaktif dengan Tema “Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Program Kerjasama melalui Konektivitas dan Integrasi Data Provinsi Anggota MPU” dengan Menteri Kominfo RI, Menteri Pariwisata, Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Timur sebagai Narasumber.
Dengan tiga Topik Pembahasan dan isi pokok Permasalah pertama yaitu Kerjasama penyelesaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Kedua yaitu Penyediaan Informasi pangan dan pagan, sserta pengendalian Inflasi Daerah dan yang terakhir Pembentukkan MPU Tourism-Trade-Investment-Center Jakarta.
“Point yang dibahas pada kunjungan ini masalah tema kegiatan, masalah sosial, masala kejiwaan,masalah stress masyarakat di 10 provinsi tersebut ada 3 provinsi yang sangat menojol DKI, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu yang menjadi fokus nant bagaimana 10 Provinsi ini nantinya tersedia masalah masalah datanya ini yang menjadi tema kita 2018 ini. Kemudian kita juga akan membahas lebih detail lagi pada pak gubernur,” ujar Hamartoni.
Hingga serta Kamis (22/3/2018) sejumlah tokoh yang dipastikan hadir antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo S.H, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S.H, M.IP, Gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo, S.H, M.Hum, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Sementara untuk Menteri Parwisata dan Menteri Kominfo serta Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Gubernur DIY Yogyakarta, Gubernur Bali dan Gubernur NTT masih diagendakan. (red)
