Bandarlampung,mediamerdeka.co- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung diminta kebijakannya untuk dapat melunasi tunggakan biaya pendidikan gratis sebesar Rp. 11,8 miliar di tahun 2017.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung Handrie Kurniawan, pihaknya
meminta kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandarlampung M Yusuf Khohar untuk melunasi tunggakan biaya pendidikan gratis tersebut.
“Semua Kepala Sekolah (Kepsek) mengeluh kepada saya, kapan tunggakan anggaran pendidikan gratis 2017 akan dibayar,” ujarnya, Senin (26/3).
Dia merincikan, mangkraknya pembayaran tunggakan pendidikan gratis dimulai sejak bulan Juni tahun 2017.
“Dari bulan Juni sampai Desember tahun 2017 tunggakam itu mangkrak, nah seharusnya ini kan program unggulan, iya kami meminta untuk sesegera mumgkin pemkot dapat menyalurkan sesegera mungkin,” ucapnya.
Lalu, besar tunggakan itu dikarenakan untuk mengcover 80.000 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku, apapun bentuknya akan memperjuangkan nasib seluruh Kepsek tujuannya agar tunggukan dapat tersalurkan.
“Apa pun bentuknya, kami (DPRD) akan membantu dan siap memperjuangkan nasib seluruh Kepsek yang merasa tunggakan pendidikan belum terlunasi,” tandasnya.
Perlu diketahui, diawal kepemimpinan Herman HN (Non Aktif) sebagai Wali Kota Bandarlampung, pria dengan ciri khas berkumis membawa tiga program unggulan yakni Infraksrruktur, kesehatan dan pendidikan gratis.
Namun, sering jalannya waktu, program pendidikan gratis menuai keresahan dengan alasan dana tersebut tersendat. (Red/roni)